KPK Pesimis dengan Kabinet Kerja Jokowi

JAKARTA - Susunan kabinet pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sudah resmi diumumkan. Namun, kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja itu dinilai memupuskan harapan rakyat.

Salah satu tolak ukur penilaiannya adalah masuknya sejumlah menteri yang diduga mendapat rapor merah. Sehingga fokus Jokowi terhadap pemberantasan dinilai bakal kehilangan makna.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku 'ragu' dengan kabinet Jokowi. Pasalnya, catatan yang diberikan kepada Jokowi disinyalir tidak didengar oleh pemerintah baru tersebut.

"Ya dibilang optimis ya pesimis juga, tapi kan semua yang menilai, menentukan Pak Presiden," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Senin (27/10/2014).

"Kami tidak pada porsi melarang atau merekomendasikan si A atau si B, ya," imbuh Johan.

Johan melanjutkan, saat dikonfirmasi apakah Jokowi mengabaikan catatan KPK terkait adanya menteri yang terindikasi korupsi? Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Sebab, dicoretnya delapan menteri yang diduga mendapat rapor merah pun disebutkan sendiri oleh Jokowi. KPK dalam hal ini hanya memberikan masukan.

"Sejak awal kami sudah sampaikan tidak ada jaminan menteri yang tidak dicoret itu akan bersih dari korupsi. Namanya manusia, siapa sih yang bisa memprediksi," pungkasnya.