Jalan Rusak di Jakarta Dibiarkan
A
A
A
JAKARTA - Jalan rusak di DKI Jakarta diduga sengaja dibiarkan. Buktinya sejak Januari hingga Oktober ini hanya beberapa titik saja yang diperbaiki seadanya, kemudian kerusakan malah semakin parah.
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini diperkirakan belum akan diperbaiki sampai akhir tahun. Alasannya biaya perbaikan jalan belum dicairkan, padahal Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Jalan di setiap wilayah mempunyai anggaran darurat.
"Mereka (pejabat) sangat berhati-hati dan memilih tidak menggunakan anggaran daripada ditangkap. Penggunaan anggaran darurat kan harus ada yang bertanggung jawab. Kepala suku dinas atau pejabat pembuat komitmen (PPK) harus menandatanganinya agar anggaran bisa keluar. Nah kalau mereka takut, gimana mau keluar," ujar pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga di Jakarta kemarin.
Akibat tidak kucurnya anggaran darurat yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan jalan, tak heran jalan rusak di berbagai wilayah kian terbengkalai. Apalagi perencanaan pengerjaan fisik atau infrastruktur yang diajukan pada 2013 lalu masih memakai mekanisme pengerjaan borongan, sedangkan tahun ini sudah berganti menggunakan sistem e-budgeting.
Dia mencontohkan ada 100 titik yang dikerjakan di Jakarta Timur. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait menghitung setiap perbaikan satu titik lubang berdiameter 10 cm akan menghabiskan Rp10 miliar. Namun dalam sistem e-budgeting, perbaikan titik tersebut tidak bisa dirinci karena perincian harus dilakukan secara jelas dan detail."SKPD yang biasa menggunakan sistem kerja borongan itu kaget dengan sistem e-budgeting. Tak heran penyerapan anggaran rendah," kata Nirwono.
Dia berharap di sisa waktu yang hanya dua bulan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mendampingi para pejabat SKPD membuat perencanaan pengerjaan fisik menggunakan sistem e-budgeting, sehingga pada Januari 2015 bisa diajukan dan ketika APBD 2015 sudah disahkan, seluruh para pejabat dapat langsung bekerja. "Gubernur DKI Jakarta juga harus melindungi anak buahnya bukan hanya memerintahkan untuk bekerja, sehingga mereka tidak takut bekerja," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan KORAN SINDO, jalan berlubang dan bergelombang tersebar di Jalan Jembatan Besi Raya menuju Kalianyar, Jalan Kamal Raya, dan Jalan Puri Kencana Kelurahan Kembangan Selatan. Bahkan ada beberapa jalan rusak ditambal sendiri oleh masyarakat menggunakan puing agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Wahyu, 32, tukang ojek di sekitar Jalan Puri Kencana mengatakan, kerusakan jalan sudah berlangsung lama dan makin parah sejak tiga bulan belakangan ini. Akibatnya, banyak pengguna jalan terjatuh saat melintasi jalan tersebut. "Sebulan terakhir ini saya lihat ada tiga pengendara motor yang jatuh pada malam hari karena jalan berlubang tidak kelihatan," ucapnya.
Begitu juga di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta Barat. Koh Abui, 54, warga Jembatan Besi yang rumahnya berhadapan langsung dengan jalan rusak mengatakan, kerusakan sekitar 200 meter itu terjadi sejak satu tahun lalu. Kerusakan jalan akibat banyaknya kendaraan berat yang melintas ditambah tidak ada pemeliharaan yang baik dari instansi terkait.
Menanggapi kerusakan jalan, Kasudin PU Jalan Jakarta Barat Suko Wibowo menuturkan kerusakan jalan tersebut bukan berarti pihaknya tidak bekerja melainkan tidak adanya biaya pemeliharaan."Kami masih menunggu hasil lelang dalam anggaran perubahan yang saat ini masih tertahan di BPKD. Kebetulan 127 kegiatan dengan anggaran Rp135 miliar semuanya masuk APBD perubahan," katanya.
Sebanyak 127 kegiatan itu semuanya pengerjaan fisik, rinciannya 79 kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi beton, 28 kegiatan perbaikan jalan dengan layer hotmix, dan 20 perbaikan trotoar. Dia pesimistis seluruh kegiatan tersebut terlaksana mengingat sisa waktu yang hanya menyisakan dua bulan saja. Bila anggaran cair pada November mendatang, pihaknya akan memprioritaskan kegiatan mana saja yang akan dikerjakan. Bila tidak bisa dikerjakan terpaksa diajukan kembali pada RAPBD 2015.
Mengenai anggaran darurat, Sudin PU Jalan Jakarta Barat mendapat alokasi sebesar Rp40 miliar yang dikucurkan setiap triwulan sebesar Rp10 miliar."Saya ini menggantikan kasudin sebelumnya, saya tidak tahu sudah dipergunakan apa saja anggaran darurat tersebut. Untuk anggaran darurat yang turun pada triwulan terakhir ini, saya juga masih memilahmilah agar tidak terjadi tumpang tindih pada perbaikan sebelumnya," ujar Suko.
Bima setiyadi
SABTU 25 OKTOBER 2014
Kondisi jalan yang memprihatinkan ini diperkirakan belum akan diperbaiki sampai akhir tahun. Alasannya biaya perbaikan jalan belum dicairkan, padahal Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Jalan di setiap wilayah mempunyai anggaran darurat.
"Mereka (pejabat) sangat berhati-hati dan memilih tidak menggunakan anggaran daripada ditangkap. Penggunaan anggaran darurat kan harus ada yang bertanggung jawab. Kepala suku dinas atau pejabat pembuat komitmen (PPK) harus menandatanganinya agar anggaran bisa keluar. Nah kalau mereka takut, gimana mau keluar," ujar pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga di Jakarta kemarin.
Akibat tidak kucurnya anggaran darurat yang bisa dimanfaatkan untuk perbaikan jalan, tak heran jalan rusak di berbagai wilayah kian terbengkalai. Apalagi perencanaan pengerjaan fisik atau infrastruktur yang diajukan pada 2013 lalu masih memakai mekanisme pengerjaan borongan, sedangkan tahun ini sudah berganti menggunakan sistem e-budgeting.
Dia mencontohkan ada 100 titik yang dikerjakan di Jakarta Timur. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait menghitung setiap perbaikan satu titik lubang berdiameter 10 cm akan menghabiskan Rp10 miliar. Namun dalam sistem e-budgeting, perbaikan titik tersebut tidak bisa dirinci karena perincian harus dilakukan secara jelas dan detail."SKPD yang biasa menggunakan sistem kerja borongan itu kaget dengan sistem e-budgeting. Tak heran penyerapan anggaran rendah," kata Nirwono.
Dia berharap di sisa waktu yang hanya dua bulan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mendampingi para pejabat SKPD membuat perencanaan pengerjaan fisik menggunakan sistem e-budgeting, sehingga pada Januari 2015 bisa diajukan dan ketika APBD 2015 sudah disahkan, seluruh para pejabat dapat langsung bekerja. "Gubernur DKI Jakarta juga harus melindungi anak buahnya bukan hanya memerintahkan untuk bekerja, sehingga mereka tidak takut bekerja," ungkapnya.
Berdasarkan pantauan KORAN SINDO, jalan berlubang dan bergelombang tersebar di Jalan Jembatan Besi Raya menuju Kalianyar, Jalan Kamal Raya, dan Jalan Puri Kencana Kelurahan Kembangan Selatan. Bahkan ada beberapa jalan rusak ditambal sendiri oleh masyarakat menggunakan puing agar tidak membahayakan pengguna jalan.
Wahyu, 32, tukang ojek di sekitar Jalan Puri Kencana mengatakan, kerusakan jalan sudah berlangsung lama dan makin parah sejak tiga bulan belakangan ini. Akibatnya, banyak pengguna jalan terjatuh saat melintasi jalan tersebut. "Sebulan terakhir ini saya lihat ada tiga pengendara motor yang jatuh pada malam hari karena jalan berlubang tidak kelihatan," ucapnya.
Begitu juga di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta Barat. Koh Abui, 54, warga Jembatan Besi yang rumahnya berhadapan langsung dengan jalan rusak mengatakan, kerusakan sekitar 200 meter itu terjadi sejak satu tahun lalu. Kerusakan jalan akibat banyaknya kendaraan berat yang melintas ditambah tidak ada pemeliharaan yang baik dari instansi terkait.
Menanggapi kerusakan jalan, Kasudin PU Jalan Jakarta Barat Suko Wibowo menuturkan kerusakan jalan tersebut bukan berarti pihaknya tidak bekerja melainkan tidak adanya biaya pemeliharaan."Kami masih menunggu hasil lelang dalam anggaran perubahan yang saat ini masih tertahan di BPKD. Kebetulan 127 kegiatan dengan anggaran Rp135 miliar semuanya masuk APBD perubahan," katanya.
Sebanyak 127 kegiatan itu semuanya pengerjaan fisik, rinciannya 79 kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi beton, 28 kegiatan perbaikan jalan dengan layer hotmix, dan 20 perbaikan trotoar. Dia pesimistis seluruh kegiatan tersebut terlaksana mengingat sisa waktu yang hanya menyisakan dua bulan saja. Bila anggaran cair pada November mendatang, pihaknya akan memprioritaskan kegiatan mana saja yang akan dikerjakan. Bila tidak bisa dikerjakan terpaksa diajukan kembali pada RAPBD 2015.
Mengenai anggaran darurat, Sudin PU Jalan Jakarta Barat mendapat alokasi sebesar Rp40 miliar yang dikucurkan setiap triwulan sebesar Rp10 miliar."Saya ini menggantikan kasudin sebelumnya, saya tidak tahu sudah dipergunakan apa saja anggaran darurat tersebut. Untuk anggaran darurat yang turun pada triwulan terakhir ini, saya juga masih memilahmilah agar tidak terjadi tumpang tindih pada perbaikan sebelumnya," ujar Suko.
Bima setiyadi
SABTU 25 OKTOBER 2014
(bbg)