ICW Desak Pemerintah Jokowi-JK Perkuat Polisi
Jum'at, 24 Oktober 2014 - 17:14 WIB
ICW Desak Pemerintah Jokowi-JK Perkuat Polisi
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memperkuat institusi kepolisian khususnya dalam agenda antikorupsi.
"Institusi ini strategis karena pemberantasan korupsi bukan saja pada KPK tapi juga Polri," Ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2014).
Dalam usulan kerja antikorupsi 100 hari untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat beberapa usulan yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi peran Polri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Usulan tersebut di antaranya memperkuat profesionalitas, pengawasan dan pembinaan di internal kepolisian, menjadikan mekanisme reward and punishment di tingkat polda dalam penanganan perkara korupsi di daerah.
Usulan lainnya memfokuskan pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik, penerimaan dan pengeluaran negara, penegak hukum, aktor kelas kakap dan kerugian keuanganan negara yang besar.
ICW juga mengusulkan untuk mendorong transparasi dan pelibatan publik secara lebih aktif dalam mendukung upaya pemberantaran korupsi oleh kepolisian.
"Institusi ini strategis karena pemberantasan korupsi bukan saja pada KPK tapi juga Polri," Ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Juntho di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2014).
Dalam usulan kerja antikorupsi 100 hari untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat beberapa usulan yang diharapkan dapat mendukung optimalisasi peran Polri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Usulan tersebut di antaranya memperkuat profesionalitas, pengawasan dan pembinaan di internal kepolisian, menjadikan mekanisme reward and punishment di tingkat polda dalam penanganan perkara korupsi di daerah.
Usulan lainnya memfokuskan pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik, penerimaan dan pengeluaran negara, penegak hukum, aktor kelas kakap dan kerugian keuanganan negara yang besar.
ICW juga mengusulkan untuk mendorong transparasi dan pelibatan publik secara lebih aktif dalam mendukung upaya pemberantaran korupsi oleh kepolisian.
(dam)
