Berisiko jika Jokowi Abaikan Rekomendasi KPK
Berisiko jika Jokowi Abaikan Rekomendasi KPK
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan lembaganya hanya memberikan rekomendasi terkait menteri Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Abraham mengatakan akan ada risiko jika Jokowi tetap memilih menteri yang tidak direkomendasikannya.
"Kabinet itu akan mencerminkan, dan akan dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, sederhana saja," tutur Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mencoret delapan calon menteri. Pencoretan itu merespons rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Abraham mengatakan, KPK hanya memberikan rekomendasi agar negara Indonesia dipimpin oleh para pemimpin yang bersih dan berintegritas.
"Para pejabat publik yang ada di republik ini haruslah orang-orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat," ujar Abraham.
Abraham menegaskan KPK akan tetap mengawal dan akan mengambil langkah konstruktif jika presiden Joko Widodo tetap memilih menteri yang tidak direkomendasikan oleh pihaknya.
"Kita lihat dulu perkembangan lebih lanjut agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa kedepan," ujar Abraham.
Dia menegaskan, lembaga antikorupsi pimpinannya itu tetap bekerja secara profesional.
"Tentu kita punya argumen, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama itu dilantik. Kita menghargai hak prerogratif presiden oleh karena itu kita tidak usah dulu berandai-andai," tuturnya.
---
Abraham mengatakan akan ada risiko jika Jokowi tetap memilih menteri yang tidak direkomendasikannya.
"Kabinet itu akan mencerminkan, dan akan dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, sederhana saja," tutur Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mencoret delapan calon menteri. Pencoretan itu merespons rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Abraham mengatakan, KPK hanya memberikan rekomendasi agar negara Indonesia dipimpin oleh para pemimpin yang bersih dan berintegritas.
"Para pejabat publik yang ada di republik ini haruslah orang-orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat," ujar Abraham.
Abraham menegaskan KPK akan tetap mengawal dan akan mengambil langkah konstruktif jika presiden Joko Widodo tetap memilih menteri yang tidak direkomendasikan oleh pihaknya.
"Kita lihat dulu perkembangan lebih lanjut agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa kedepan," ujar Abraham.
Dia menegaskan, lembaga antikorupsi pimpinannya itu tetap bekerja secara profesional.
"Tentu kita punya argumen, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama itu dilantik. Kita menghargai hak prerogratif presiden oleh karena itu kita tidak usah dulu berandai-andai," tuturnya.
---
(dam)
Explore More