Lupakan Euforia, Jokowi Segera Jawab Tantangan Bangsa
Selasa, 21 Oktober 2014 - 05:32 WIB
Lupakan Euforia, Jokowi Segera Jawab Tantangan Bangsa
A
A
A
JAKARTA - Setelah resmi dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera bekerja mengatasi problem bangsa yang sangat besar.
"Semua prosesnya konstitusional. Dari segi tata negara, pengucapan sumpah, kemudian dipimpin oleh Ketua MPR, itu sudah sah," ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada wartawan, Senin 20 Oktober 2014.
Menurut Margarito, sejak pengucapan sumpah maka saat itulah Jokowi menyandang jabatan sebagai kepala negara atau presiden. Termasuk menanggung beban negara yang harus segera diselesaikan.
"Tidak bisa terus euforia, ini bukan soal pesta-pesta. Saatnya bekerja," katanya.
Ada beberapa pekerjaan yang harus segera dilakukan Jokowi, kata Margarito, di antaranya pembentukan dan pengumuman kabinet. Sebab, riilnya pemerintahan terlihat pada susunan kabinet.
Para menteri inilah orang yang akan menjalankan program-programnya.
"Harusnya malam ini (tadi malam) sudah diumumkan nama-nama menterinya. Sehingga mereka bisa langsung bekerja menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat luar biasa besarnya," katanya.
Selain itu, Jokowi juga harus memberikan kepastian soal pelaksanaan pilkada. Sebab, hal itu menimbulkan keresahan di daerah. Hasil perjalanannya di daerah, ada 11 kabupaten di Sulawesi Selatan yang bingung aturan mana yang akan dijadikan pedoman.
"Jokowi harus beri kepastian, apakah perppu diterima atau tidak, apa dasar hukum pelaksanaan pilkada. Itu yang penting," ucapnya.
Hal penting lainnya adalah penegakkan hukum, dalam hal ini siapa yang akan menduduki jabatan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemudian, mempertahankan sistem desentralisasi yang sejak 1999 telah dijalankan.
Sebab, ada indikasi upaya untuk mengembalikan sentralisasi pemerintahan. Termasuk sampai kapan moratorium pertambangan dijalankan.
"Saya berharap pemerintahan berjalan seperti yang diharapkan banyak orang dan Jokowi memenuhi janji-janjinya saat kampanye. Sebab kalau tidak, maka Jokowi menyepelekan orang-orang yang telah berpanas-panasan," tuturnya.
"Itu hanya bisa dipuaskan dengan meningkatkan kesejahteraan. Ada 100 hari masa kerja awal untuk menentukan apakah presiden terpilih kapabel atau tidak," pungkasnya.
"Semua prosesnya konstitusional. Dari segi tata negara, pengucapan sumpah, kemudian dipimpin oleh Ketua MPR, itu sudah sah," ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada wartawan, Senin 20 Oktober 2014.
Menurut Margarito, sejak pengucapan sumpah maka saat itulah Jokowi menyandang jabatan sebagai kepala negara atau presiden. Termasuk menanggung beban negara yang harus segera diselesaikan.
"Tidak bisa terus euforia, ini bukan soal pesta-pesta. Saatnya bekerja," katanya.
Ada beberapa pekerjaan yang harus segera dilakukan Jokowi, kata Margarito, di antaranya pembentukan dan pengumuman kabinet. Sebab, riilnya pemerintahan terlihat pada susunan kabinet.
Para menteri inilah orang yang akan menjalankan program-programnya.
"Harusnya malam ini (tadi malam) sudah diumumkan nama-nama menterinya. Sehingga mereka bisa langsung bekerja menyelesaikan persoalan bangsa yang sangat luar biasa besarnya," katanya.
Selain itu, Jokowi juga harus memberikan kepastian soal pelaksanaan pilkada. Sebab, hal itu menimbulkan keresahan di daerah. Hasil perjalanannya di daerah, ada 11 kabupaten di Sulawesi Selatan yang bingung aturan mana yang akan dijadikan pedoman.
"Jokowi harus beri kepastian, apakah perppu diterima atau tidak, apa dasar hukum pelaksanaan pilkada. Itu yang penting," ucapnya.
Hal penting lainnya adalah penegakkan hukum, dalam hal ini siapa yang akan menduduki jabatan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemudian, mempertahankan sistem desentralisasi yang sejak 1999 telah dijalankan.
Sebab, ada indikasi upaya untuk mengembalikan sentralisasi pemerintahan. Termasuk sampai kapan moratorium pertambangan dijalankan.
"Saya berharap pemerintahan berjalan seperti yang diharapkan banyak orang dan Jokowi memenuhi janji-janjinya saat kampanye. Sebab kalau tidak, maka Jokowi menyepelekan orang-orang yang telah berpanas-panasan," tuturnya.
"Itu hanya bisa dipuaskan dengan meningkatkan kesejahteraan. Ada 100 hari masa kerja awal untuk menentukan apakah presiden terpilih kapabel atau tidak," pungkasnya.
(maf)
