Soal Pesta Rakyat, Ini Beda SBY dan Jokowi
Minggu, 19 Oktober 2014 - 01:13 WIB
Soal Pesta Rakyat, Ini Beda SBY dan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan silang Monas akan menjadi tempat pesta rakyat pada Senin, 20 Oktober besok.
Perayaan itu akan digelar seusai pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden.
Sejumlah kalangan mengingatkan agar esta rakyat untuk merayakan pelantikan Jokowi-JK tidak digelar secara berlebihan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengkritisi pesta yang akan digelar oleh para relawan pendukung Jokowi.
Menurut dia, rencana itu berbanding terbalik dengan suasana kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu.
"Pak SBY jadi presiden yang dipilih langsung oleh 62% rakyat enggak pakai pesta-pesta. Syukuran itu cukup dalam hati minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Oktober 2014.
Menurut Ramadhan, tugas presiden adalah bekerja bukan berpesta. Sebab, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Perayaan kemenangan, kata dia, sudah cukup dilakukan ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemungutan suara.
"Pak Jokowi harus segera bekerja menunaikan janji-janjinya yang disampaikan saat kampanye dulu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, perayaan pesta yang dilakukan oleh relawan sudah sangat berlebihan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan dan kemudian menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Mantan anggota Komisi I DPR ini mengingatkan ada sekitar 67 juta pemilih Prabowo. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan.
"Pilpres Juli, sekarang sudah mau masuk November, saya enggak mengerti apa yang ingin dipestakan. Pak SBY yang unggul dua digit tidak ada pesta-pesta itu, menang tanpa ngasorake (merendahkan) ya sudah jelas," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azhwar menyarankan agar pesta rakyat tidak digelar secara berlebihan. Menurut dia, tidak mudah untuk mengendalikan massa yang jumlahnya banyak.
"Jangan merusak image yang sudah bagus pelantikan dipersiapkan di MPR secara resmi, kemudian ada kejadian seperti kemacetan malah merusak suasana," ucapnya.
Rully optimistis pendukung Prabowo sudah tidak lagi mempersoalkan hal itu. Karena itu, perayaan tidak perlu dilakukan secara berlebihan.
"Semoga berjalan baik, yang resmi kan di MPR selebihnya cuma seremonial. Jangan sampai karena perayaan berlebihan menimbulkan antipati kepada Jokowi," katanya.
Perayaan itu akan digelar seusai pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden.
Sejumlah kalangan mengingatkan agar esta rakyat untuk merayakan pelantikan Jokowi-JK tidak digelar secara berlebihan.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengkritisi pesta yang akan digelar oleh para relawan pendukung Jokowi.
Menurut dia, rencana itu berbanding terbalik dengan suasana kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 2004 dan 2009 lalu.
"Pak SBY jadi presiden yang dipilih langsung oleh 62% rakyat enggak pakai pesta-pesta. Syukuran itu cukup dalam hati minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Oktober 2014.
Menurut Ramadhan, tugas presiden adalah bekerja bukan berpesta. Sebab, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Perayaan kemenangan, kata dia, sudah cukup dilakukan ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemungutan suara.
"Pak Jokowi harus segera bekerja menunaikan janji-janjinya yang disampaikan saat kampanye dulu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, perayaan pesta yang dilakukan oleh relawan sudah sangat berlebihan. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, menekan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan dan kemudian menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Mantan anggota Komisi I DPR ini mengingatkan ada sekitar 67 juta pemilih Prabowo. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan.
"Pilpres Juli, sekarang sudah mau masuk November, saya enggak mengerti apa yang ingin dipestakan. Pak SBY yang unggul dua digit tidak ada pesta-pesta itu, menang tanpa ngasorake (merendahkan) ya sudah jelas," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Rully Chairul Azhwar menyarankan agar pesta rakyat tidak digelar secara berlebihan. Menurut dia, tidak mudah untuk mengendalikan massa yang jumlahnya banyak.
"Jangan merusak image yang sudah bagus pelantikan dipersiapkan di MPR secara resmi, kemudian ada kejadian seperti kemacetan malah merusak suasana," ucapnya.
Rully optimistis pendukung Prabowo sudah tidak lagi mempersoalkan hal itu. Karena itu, perayaan tidak perlu dilakukan secara berlebihan.
"Semoga berjalan baik, yang resmi kan di MPR selebihnya cuma seremonial. Jangan sampai karena perayaan berlebihan menimbulkan antipati kepada Jokowi," katanya.
(dam)
