Panglima TNI: Pelantikan Presiden Pasti Aman
Kamis, 16 Oktober 2014 - 13:43 WIB
Panglima TNI: Pelantikan Presiden Pasti Aman
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Moeldoko memastikan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2015 pada 20 Oktober mendatang akan berlangsung aman. Sehingga pihak TNI tidak akan menerapkan status siaga 1.
"Enggak ada apa-apa kok. Tapi bukan berarti kita enggak siap. Kita TNI siap semua," kata Moeldoko usai Apel Siaga, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014).
Dalam pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan ini, TNI telah menyiapkan sekenario terburuk jika jalannya pelantikan presiden terganggu. Namun Moeldoko mensyaratkan, asalkan gangguan tersebut bukan karena aktivitas politik.
"Sepanjang itu kegiatan politik atau proses politik, TNI tidak boleh ikut campur. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pengamanan atau terancamnya sebuah obyek, TNI harus turun tangan. Jadi kalau kegiatan politiknya, mohon maaf TNI tidak boleh ikut campur," kata Moeldoko menegaskan.
Saat ditanya apakah ada perubahan protokol pengamanan yang akan diterapkan pada pemerintahan baru, Moeldoko mengatakan tidak ada perubahan dalam prosedur pengamanan VVIP.
Menurut jenderal bintang empat itu, TNI telah memiliki srandar pengamanan baku dalam mengamankan presiden dan wakil presiden.
"Kita punya rencana operasi pengamanan VVIP, itu standar. Sedikitpun tidak boleh dikurangi," kata Moeldoko.
"Enggak ada apa-apa kok. Tapi bukan berarti kita enggak siap. Kita TNI siap semua," kata Moeldoko usai Apel Siaga, di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2014).
Dalam pengamanan rangkaian kegiatan kenegaraan ini, TNI telah menyiapkan sekenario terburuk jika jalannya pelantikan presiden terganggu. Namun Moeldoko mensyaratkan, asalkan gangguan tersebut bukan karena aktivitas politik.
"Sepanjang itu kegiatan politik atau proses politik, TNI tidak boleh ikut campur. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pengamanan atau terancamnya sebuah obyek, TNI harus turun tangan. Jadi kalau kegiatan politiknya, mohon maaf TNI tidak boleh ikut campur," kata Moeldoko menegaskan.
Saat ditanya apakah ada perubahan protokol pengamanan yang akan diterapkan pada pemerintahan baru, Moeldoko mengatakan tidak ada perubahan dalam prosedur pengamanan VVIP.
Menurut jenderal bintang empat itu, TNI telah memiliki srandar pengamanan baku dalam mengamankan presiden dan wakil presiden.
"Kita punya rencana operasi pengamanan VVIP, itu standar. Sedikitpun tidak boleh dikurangi," kata Moeldoko.
(hyk)
