Poin Utama Golkar Mantap di Luar Pemerintahan
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar sudah mantap berada di luar pemerintah. Ini langkah baru, mengingat tradisi Golkar yang dekat kekuasaan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham memaparkan, saat ini anatomi partai sudah berubah dari era orde baru ke era reformasi.
"Partai Golkar di era reformasi ini telah berubah," kata Idrus usai memberi pembekalan Anggota DPR Partai Golkar Periode 2014/2019, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
"Berbeda dengan Golkar di era orde baru yang memang diadakan untuk mendukung kekuasaan, karena itu beberapa organ ada di situ. Tapi setelah reformasi organ-organ itu sudah tidak ada," imbuhnya.
Organ yang dimaksud Idrus adalah TNI dan PNS yang secara kelembagaan harus netral. "Karena itu, Partai Golkar era reformasi sama dengan partai-partai lain," ucapnya.
"Berjuang untuk memangkan pemilu dan pilpres, kalau menang jadi partai penguasa kalau kalah sejatinya ada di posisi di luar pemerintahan," paparnya.
Diakuinya, pengalaman sebagai pendukung pemerintah, tetap saja membuat Golkar tak bisa menentukan arah kebijakan. Sebab, penentu arah kebijakan hanya bisa dilakukan oleh partai pemenang pemilihan presiden (pilpres).
"Bukan hanya sekadar pendukung, karena pengalaman kita kalau sekadar pendukung tidak bisa jadi penentu arah kebijakan pemerintah ke depan. Kita hanya bisa menjadi penentu arah kebijakan ketika jadi pemenang dan penguasa," terangnya.
Idrus pun menyarankan, sudah seharusnya seluruh kader Partai Golkar mengubah cara berfikirnya dan berani berjuang di luar pemerintahan demi kemakmuran rakyat Indonesia.
"Itu lah harusnya cara berfikir partai Golkar. Dan itulah perubahan-perubahan dari dalu sampai sekarang. Dan itu juga sesuai arahan Ketum (Ketua Umum) Golkar (Aburizal Bakrie)," tutupnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham memaparkan, saat ini anatomi partai sudah berubah dari era orde baru ke era reformasi.
"Partai Golkar di era reformasi ini telah berubah," kata Idrus usai memberi pembekalan Anggota DPR Partai Golkar Periode 2014/2019, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Sabtu (20/9/2014).
"Berbeda dengan Golkar di era orde baru yang memang diadakan untuk mendukung kekuasaan, karena itu beberapa organ ada di situ. Tapi setelah reformasi organ-organ itu sudah tidak ada," imbuhnya.
Organ yang dimaksud Idrus adalah TNI dan PNS yang secara kelembagaan harus netral. "Karena itu, Partai Golkar era reformasi sama dengan partai-partai lain," ucapnya.
"Berjuang untuk memangkan pemilu dan pilpres, kalau menang jadi partai penguasa kalau kalah sejatinya ada di posisi di luar pemerintahan," paparnya.
Diakuinya, pengalaman sebagai pendukung pemerintah, tetap saja membuat Golkar tak bisa menentukan arah kebijakan. Sebab, penentu arah kebijakan hanya bisa dilakukan oleh partai pemenang pemilihan presiden (pilpres).
"Bukan hanya sekadar pendukung, karena pengalaman kita kalau sekadar pendukung tidak bisa jadi penentu arah kebijakan pemerintah ke depan. Kita hanya bisa menjadi penentu arah kebijakan ketika jadi pemenang dan penguasa," terangnya.
Idrus pun menyarankan, sudah seharusnya seluruh kader Partai Golkar mengubah cara berfikirnya dan berani berjuang di luar pemerintahan demi kemakmuran rakyat Indonesia.
"Itu lah harusnya cara berfikir partai Golkar. Dan itulah perubahan-perubahan dari dalu sampai sekarang. Dan itu juga sesuai arahan Ketum (Ketua Umum) Golkar (Aburizal Bakrie)," tutupnya.
(maf)