Kompolnas Gelar Dengar Pendapat Terkait Adrianus
Senin, 08 September 2014 - 13:47 WIB
Kompolnas Gelar Dengar Pendapat Terkait Adrianus
A
A
A
JAKARTA - Kompolnas gelar rapat dengan sejumlah tokoh masyarakat dan praktisi hukum, terkait rencana sidang etik Adrianus Meliala.
Rapat tertutup yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kompolnas sejak pukul 10.00 WIB itu, berisi pemaparan pandangan sejumlah tokoh bagi penyelesaian masalah yang melibatkan Kompolnas dengan Polri.
"Belum sampai pada sidang etik," kata Irjen (Purn) Farouk Muhammad, seusai rapat di Sekretariat Kompolnas, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2014).
Menurut Farouk, hubungan antara Kompolnas dan Polri yang sempat meruncing, merupakan bagian dari kurangnya regulasi yang mengatur kedudukan dan hubungan antara Kompolnas dengan Polri.
Sehingga, kata dia, untuk saat ini belum dapat diputuskan apakah kasus tersebut harus diselesaikan melalui sidang etik oleh Dewan Etik Kompolnas atau tidak.
"Sejak awal, pembentukan Kompolnas merupakan sebagai pengawas kebijakan Polri. Namun belum ada mekanisme yang mengatur hubungan antara Kompolnas dan Polri," kata Farouk.
Selain Farouk, rapat tersebut juga dihadiri seluruh Komisioner Kompolnas, serta beberapa tokoh masyarakat di antaranya, mantan hakim konstitusi Laica Marzuki, mantan Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Roni Lihawa, dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif.
Rapat tertutup yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kompolnas sejak pukul 10.00 WIB itu, berisi pemaparan pandangan sejumlah tokoh bagi penyelesaian masalah yang melibatkan Kompolnas dengan Polri.
"Belum sampai pada sidang etik," kata Irjen (Purn) Farouk Muhammad, seusai rapat di Sekretariat Kompolnas, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2014).
Menurut Farouk, hubungan antara Kompolnas dan Polri yang sempat meruncing, merupakan bagian dari kurangnya regulasi yang mengatur kedudukan dan hubungan antara Kompolnas dengan Polri.
Sehingga, kata dia, untuk saat ini belum dapat diputuskan apakah kasus tersebut harus diselesaikan melalui sidang etik oleh Dewan Etik Kompolnas atau tidak.
"Sejak awal, pembentukan Kompolnas merupakan sebagai pengawas kebijakan Polri. Namun belum ada mekanisme yang mengatur hubungan antara Kompolnas dan Polri," kata Farouk.
Selain Farouk, rapat tersebut juga dihadiri seluruh Komisioner Kompolnas, serta beberapa tokoh masyarakat di antaranya, mantan hakim konstitusi Laica Marzuki, mantan Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Roni Lihawa, dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafi'i Maarif.
(maf)
