PPP Ikut Sosialisasi, Program Rusunawa Rawan Dipolitisasi
Senin, 08 September 2014 - 13:33 WIB
PPP Ikut Sosialisasi, Program Rusunawa Rawan Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Terlibatnya jajaran teras di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam sosialisasi program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendapat kritikan dari beberapa kalangan.
Indonesia Budget Center (IBC) berpendapat langkah itu patut dicurigai, karena diduga ada unsur politisasi pemanfaatan program Kemenpera untuk internal PPP. Muncul kekhawatiran, program itu lebih banyak dinikmati para kader PPP.
"Kalau ternyata dalam sosialisasi program yang datang didominasi pengurus PPP, sulit untuk menolak anggapan adanya politisasi anggaran," ujar peneliti IBC, Roy Salam kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Roy menyayangkan jika dugaannya ini benar-benar terjadi, karena masih banyak warga yang belum mendapatkan hunian layak. Menurutnya, program tersebut harus dirasakan secara merata oleh warga yang membutuhkan.
"Politisasi anggaran rawan diarahkan ke kelompok politik mereka saja. Ini tidak boleh dibiarkan, maka kami mendorong agar realisasi program kemenpera diaudit," jelasnya.
Dia menambahkan, kejanggalan bisa dilihat dari penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk program 2015. Padahal, masa jabatan menteri bersangkutan, sebentar lagi segera berakhir. "Ini juga yang membuat kita curiga, kenapa program 2015 sudah mau dikeluarkan SK tahun ini?" cetusnya.
Kemenpera sudah dua kali melakukan sosialisasi SK untuk program 2015, yakni di Hotel Sari Pan Pasific dan di Hotel Sultan. Anehnya sebagian besar peserta dalam kesempatan itu adalah kader PPP.
Indonesia Budget Center (IBC) berpendapat langkah itu patut dicurigai, karena diduga ada unsur politisasi pemanfaatan program Kemenpera untuk internal PPP. Muncul kekhawatiran, program itu lebih banyak dinikmati para kader PPP.
"Kalau ternyata dalam sosialisasi program yang datang didominasi pengurus PPP, sulit untuk menolak anggapan adanya politisasi anggaran," ujar peneliti IBC, Roy Salam kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Roy menyayangkan jika dugaannya ini benar-benar terjadi, karena masih banyak warga yang belum mendapatkan hunian layak. Menurutnya, program tersebut harus dirasakan secara merata oleh warga yang membutuhkan.
"Politisasi anggaran rawan diarahkan ke kelompok politik mereka saja. Ini tidak boleh dibiarkan, maka kami mendorong agar realisasi program kemenpera diaudit," jelasnya.
Dia menambahkan, kejanggalan bisa dilihat dari penerbitan Surat Keputusan (SK) untuk program 2015. Padahal, masa jabatan menteri bersangkutan, sebentar lagi segera berakhir. "Ini juga yang membuat kita curiga, kenapa program 2015 sudah mau dikeluarkan SK tahun ini?" cetusnya.
Kemenpera sudah dua kali melakukan sosialisasi SK untuk program 2015, yakni di Hotel Sari Pan Pasific dan di Hotel Sultan. Anehnya sebagian besar peserta dalam kesempatan itu adalah kader PPP.
(kur)
