Golkar Jadi Lawan dan Kawan Pemerintahan Jokowi-JK
A
A
A
YOGYAKARTA - Partai Golkar sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Partai berlambang pohon beringin itu menyatakan diri sebagai kekuatan penyeimbang di pemerintahan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dalam Diskusi Panel Nasional 'Prospek & Strategi Partai Golkar dalam Membangun Kekuatan Baru Tahun 2014-2019' di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Minggu (7/9/2014).
"Partai Golkar mitra kritis di pemerintahan (Jokowi-JK) ke depan. Kita akan menjadi lawan dan kawan dalam pemerintah," kata Agung Laksono, Minggu (7/9/2014).
Menjadi lawan, kata Agung, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK tidak berpihak pada rakyat, kepentingan bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah sesuai visi dan misi untuk kepentingan rakyat banyak, Partai Golkar bisa menjadi kawan baik pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus diawasi dengan kritis. Sehingga, kekuatan penyeimbang berbasis kemitraan itu akan dilakukan partai pimpinan Aburizal Bakrie tersebut.
"Itulah kekuatan yang kita lakukan, sebagai kekuatan penyeimbang berbasis kemitraan pada pemerintah. Partai Golkar harus fleksibel, kadang mendukung, kadang menolak, kita punya pengalaman. Kita belum pernah oposisi, secara apriori menolak rencana atau kebijakan dari pemerintah," katanya.
Agung mengajak kader-kader Partai Golkar tidak melihat ke belakang agar langkah-langkah konkret ke depan menjadi lebih baik. Dia mengakui, suara Golkar dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk legislatif maupun pilpres mengalami kemerosotan.
"Kita harus bangun, harus kerja keras untuk memperkuat kelembagaan agar Partai Golkar menjadi partai modern berbasis kerakyatan," katanya.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dalam Diskusi Panel Nasional 'Prospek & Strategi Partai Golkar dalam Membangun Kekuatan Baru Tahun 2014-2019' di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Minggu (7/9/2014).
"Partai Golkar mitra kritis di pemerintahan (Jokowi-JK) ke depan. Kita akan menjadi lawan dan kawan dalam pemerintah," kata Agung Laksono, Minggu (7/9/2014).
Menjadi lawan, kata Agung, jika kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK tidak berpihak pada rakyat, kepentingan bangsa, dan negara. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah sesuai visi dan misi untuk kepentingan rakyat banyak, Partai Golkar bisa menjadi kawan baik pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus diawasi dengan kritis. Sehingga, kekuatan penyeimbang berbasis kemitraan itu akan dilakukan partai pimpinan Aburizal Bakrie tersebut.
"Itulah kekuatan yang kita lakukan, sebagai kekuatan penyeimbang berbasis kemitraan pada pemerintah. Partai Golkar harus fleksibel, kadang mendukung, kadang menolak, kita punya pengalaman. Kita belum pernah oposisi, secara apriori menolak rencana atau kebijakan dari pemerintah," katanya.
Agung mengajak kader-kader Partai Golkar tidak melihat ke belakang agar langkah-langkah konkret ke depan menjadi lebih baik. Dia mengakui, suara Golkar dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik untuk legislatif maupun pilpres mengalami kemerosotan.
"Kita harus bangun, harus kerja keras untuk memperkuat kelembagaan agar Partai Golkar menjadi partai modern berbasis kerakyatan," katanya.
(zik)