PDIP Dinilai Kerap Manfaatkan Isu BBM
Jum'at, 29 Agustus 2014 - 23:29 WIB
PDIP Dinilai Kerap Manfaatkan Isu BBM
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai menggunakan isu bahan bakar minyak (BBM) sebagai komoditas politik.
Hal tersebut terlihat dari sikap PDIP yang pernah menolak rencana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM.
"Waktu itu PDIP sebagai parpol oposisi menolak keras kenaikan harga BBM agar memperoleh empati dari rakyat," tutur Peneliti dari Nusantara Institute Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Jumat (29/8/2014).
Jika niat PDIP saat itu menolak BBM demi rakyat, kata dia, saat ini tentu sudah memiliki strategi untuk mengatasi defisit anggaran.
Dia menduga ketika menjadi partai pengusaha, PDIP juga akan menaikkan harga BBM, demi mengatasi defisit anggaran.
Menurut Pangi, kenaikan harga BBM akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat.
Seharusnya, kata dia, pemerintah mencari solusi lain dalam mengatasi defisit anggaran.
"Ambil contoh memangkas gaji dan tunjangan elite pejabat, biaya perjalanan dinas dan seterusnya," tuturnya.
Pangi menilai kenaikan harga BBM adalah persoalan klasik yang sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah terkait defisit APBN.
Hal tersebut terlihat dari sikap PDIP yang pernah menolak rencana pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM.
"Waktu itu PDIP sebagai parpol oposisi menolak keras kenaikan harga BBM agar memperoleh empati dari rakyat," tutur Peneliti dari Nusantara Institute Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Jumat (29/8/2014).
Jika niat PDIP saat itu menolak BBM demi rakyat, kata dia, saat ini tentu sudah memiliki strategi untuk mengatasi defisit anggaran.
Dia menduga ketika menjadi partai pengusaha, PDIP juga akan menaikkan harga BBM, demi mengatasi defisit anggaran.
Menurut Pangi, kenaikan harga BBM akan berdampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat.
Seharusnya, kata dia, pemerintah mencari solusi lain dalam mengatasi defisit anggaran.
"Ambil contoh memangkas gaji dan tunjangan elite pejabat, biaya perjalanan dinas dan seterusnya," tuturnya.
Pangi menilai kenaikan harga BBM adalah persoalan klasik yang sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah terkait defisit APBN.
(dam)
