Soal Sikap Politik, Demokrat Bali Tunggu Arahan DPP
Soal Sikap Politik, Demokrat Bali Tunggu Arahan DPP
A
A
A
JAKARTA - DPD Partai Demokrat Provinsi Bali menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.
Kendati demikian, Partai Demokrat Bali menunggu sikap DPP Partai Demokrat terkait sikap politik partai pasca pilpres.
"Saat ini kami masih menunggu menunggu arahan pusat, Partai Demokrat akan menjadi penyeimbang. Apabila ada kebijakan yang pro atau sesuai dengan aspirasi masyarakat maka kami akan mendukung. Namun apabila berseberangan dengan rakyat, tentu saja kita tidak setuju,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta di Denpasar, Bali, Jumat (22/8/2014).
Dia mengatakan, mendukung keputusan MK bukan berarti mengingkari koalisi. Saat ini proses dukung mendukung telah usai. Terlebih sudah ada keputusan MK terkait pilpres.
“Mari kita bersatu, tujuan kita adalah mensejahterahkan masyarakat, mari bekerja dengan porsinya masing-masing,”ujarnya
Menurut Mudarta, Indonesia merupakan negara hukum. Apapun keputusan yang diambil oleh MK harus didukung dan dihormati. Tujuannya agar presiden yang baru bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
“Sekarang ini Indonesia sudah memiliki presiden baru. Kita tinggal menunggu pelantikanya pada 20 Oktober mendatang,” ujar Mudarta.
Kendati demikian, Partai Demokrat Bali menunggu sikap DPP Partai Demokrat terkait sikap politik partai pasca pilpres.
"Saat ini kami masih menunggu menunggu arahan pusat, Partai Demokrat akan menjadi penyeimbang. Apabila ada kebijakan yang pro atau sesuai dengan aspirasi masyarakat maka kami akan mendukung. Namun apabila berseberangan dengan rakyat, tentu saja kita tidak setuju,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta di Denpasar, Bali, Jumat (22/8/2014).
Dia mengatakan, mendukung keputusan MK bukan berarti mengingkari koalisi. Saat ini proses dukung mendukung telah usai. Terlebih sudah ada keputusan MK terkait pilpres.
“Mari kita bersatu, tujuan kita adalah mensejahterahkan masyarakat, mari bekerja dengan porsinya masing-masing,”ujarnya
Menurut Mudarta, Indonesia merupakan negara hukum. Apapun keputusan yang diambil oleh MK harus didukung dan dihormati. Tujuannya agar presiden yang baru bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
“Sekarang ini Indonesia sudah memiliki presiden baru. Kita tinggal menunggu pelantikanya pada 20 Oktober mendatang,” ujar Mudarta.
(dam)
Explore More