Tidak Singgung Kecurangan, MK Dinilai Seperti Kalkulator
Jum'at, 22 Agustus 2014 - 18:37 WIB
Tidak Singgung Kecurangan, MK Dinilai Seperti Kalkulator
A
A
A
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 menuai kritik.
Lembaga konstitusi itu seolah seperti mesin kalkulator karena hanya mempertimbangkan hitungan angka-angka perolehan suara pilpres.
"Menurut saya, hasil sidang kemarin seperti yang telah kita bayangkan, tidak ada masalah krusial yang disentuh. Jadi seperti kalkulator saja jadinya," kata Juru Bicara Prabowo-Hatta, Marwah Dauh Ibrahim di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Menurut dia, MK dalam amar putusannya hampir tidak menyinggung sama sekali pelanggaran-pelanggaran pilpres yang begitu nyata.
Dia mengatakan putusan MK bisa mencederai hati masyarakat, khususnya pemilih pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres lalu.
"Itu bisa berpengaruh pada apa yang saya sebut legitimasi pemerintahan. Tapi yang tidak kalah penting adalah persepsi dan rasa keadilan. Rasa rakyat," kata dia.
Marwah juga menyampaikan harapannya bahwa MK seharusnya dapat memgambil langkah tengah dalam memutuskan perkara sengketa pilpres. Misalnya dengan memerintahkan pemilu ulang di tempat pemungutan suara yang ditemukan adanya kecurangan.
Lembaga konstitusi itu seolah seperti mesin kalkulator karena hanya mempertimbangkan hitungan angka-angka perolehan suara pilpres.
"Menurut saya, hasil sidang kemarin seperti yang telah kita bayangkan, tidak ada masalah krusial yang disentuh. Jadi seperti kalkulator saja jadinya," kata Juru Bicara Prabowo-Hatta, Marwah Dauh Ibrahim di Galery Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2014).
Menurut dia, MK dalam amar putusannya hampir tidak menyinggung sama sekali pelanggaran-pelanggaran pilpres yang begitu nyata.
Dia mengatakan putusan MK bisa mencederai hati masyarakat, khususnya pemilih pasangan Prabowo-Hatta pada pilpres lalu.
"Itu bisa berpengaruh pada apa yang saya sebut legitimasi pemerintahan. Tapi yang tidak kalah penting adalah persepsi dan rasa keadilan. Rasa rakyat," kata dia.
Marwah juga menyampaikan harapannya bahwa MK seharusnya dapat memgambil langkah tengah dalam memutuskan perkara sengketa pilpres. Misalnya dengan memerintahkan pemilu ulang di tempat pemungutan suara yang ditemukan adanya kecurangan.
(dam)
