Pecat Kader, Golkar Bantah Otoriter

JAKARTA - Partai Golkar memecat sejumlah kadernya yang dianggap membangkang. Mereka yang terpilih sebagai anggota dewan pun terancam batal menjadi wakil rakyat untuk periode 2014-2019.

Menyikapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Tantowi Yahya membantah pemecatan tersebut merupakan sikap otoriter Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Jangan selalu teman-teman selalu melihat otoriter, jangan melihat DPP tidak menghargai hak anggota, (lalu) hanya sepihak. Percayalah DPP mengambl keputusan melalui rapat atau sidang bergantung konstitusi yang ada," ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Kata dia, sebelum memberikan sanksi pemecatan partai berlogo pohon beringin ini lebih dahulu memberikan sanksi teguran bagi kader yang tak sejalan dengan keputusan partai.

"Pada dasarnya partai itu sayang kadernya. Karena tak mudah mencari kader. Oleh karenanya, pemecatan adalah opsi paling pahit," terangnya.

Wakil Ketua Komisi I ini juga menyampaikan bahwa di Partai Golkar ada lembaga yang menaungi keberatan kadernya yang merasa tak mendapatkan keadilan dari sanksi yang diterima.

"Dengan demikian keputusan yang ada melalui pikiran dan pertimbangan matang, dan Partai Golkar juga punya mahkamah partai yang dibentuk, tempat kader yang merasa tidak adil boleh mengadu atau keberatan," tuntasnya.