Warga Solo Demo Tolak Hasil Pilpres 2014
Senin, 18 Agustus 2014 - 15:21 WIB
Warga Solo Demo Tolak Hasil Pilpres 2014
A
A
A
SOLO - Ratusan warga yang berasal dari sejumlah elemen dan organisasi yang ada di Kota Solo, melakukan aksi demontsrasi di Kawasan Gladak, Senin (18/8/2014) siang. Aksi itu dilakukan untuk menolak hasil Pilpres 2014 yang dinilai penuh kecurangan.
Dalam aksinya, demonstran menggelar orasi yang berisi penolakan terhadap perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pilpres beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara telah terjadi kecurangan yang merugikan salah satu calon presiden.
Massa juga menuntut agar pihak yang berwajib mengadili Ketua KPU Pusat serta Ketua KPUD yang berada di daerah-daerah yang diindikasikan melakukan kecurangan.
Tidak hanya itu, massa juga meminta ketegasan dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan masalah sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara obyektif. Hal itu dilakukan agar tidak merugikan masyarakat dan calon tertentu.
Salah satu peserta aksi, Arif Fauzi menyebutkan kecurangan yang dilakukan oleh KPU sudah sangat tersetruktur. Hal itu terlihat dari adanya kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
Menurutnya, dengan adanya hal tersebut, para penyelenggara pemilu dapat dengan mudah memainkan hasil pilpres. Para penyelenggara dapat dengan mudah menggelembungkan suara melalui slot DPTb, DPK maupun DPKTb.
“Kami akan melakukan pengawalan ini terus menerus. Pasalnya, pilpres kali ini tidak berjalan semestinya,” ucapnya.
Dalam aksinya, demonstran menggelar orasi yang berisi penolakan terhadap perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pilpres beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara telah terjadi kecurangan yang merugikan salah satu calon presiden.
Massa juga menuntut agar pihak yang berwajib mengadili Ketua KPU Pusat serta Ketua KPUD yang berada di daerah-daerah yang diindikasikan melakukan kecurangan.
Tidak hanya itu, massa juga meminta ketegasan dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan masalah sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) secara obyektif. Hal itu dilakukan agar tidak merugikan masyarakat dan calon tertentu.
Salah satu peserta aksi, Arif Fauzi menyebutkan kecurangan yang dilakukan oleh KPU sudah sangat tersetruktur. Hal itu terlihat dari adanya kebijakan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
Menurutnya, dengan adanya hal tersebut, para penyelenggara pemilu dapat dengan mudah memainkan hasil pilpres. Para penyelenggara dapat dengan mudah menggelembungkan suara melalui slot DPTb, DPK maupun DPKTb.
“Kami akan melakukan pengawalan ini terus menerus. Pasalnya, pilpres kali ini tidak berjalan semestinya,” ucapnya.
(kri)
