Jadi Penasihat Jokowi, Hendropriyono Bakal Jadi Beban
Minggu, 10 Agustus 2014 - 13:03 WIB
Jadi Penasihat Jokowi, Hendropriyono Bakal Jadi Beban
A
A
A
JAKARTA - Penunjukan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono sebagai salah satu penasihat Jokowi-JK dinilai akan membebani presiden terpilih versi KPU itu.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Hendro masih tersandera masa lalunya, yakni dugaan mengenai isu HAM.
Maka akan sulit bagi Jokowi dalam menentukan langkah hukum, termasuk pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran HAM.
"Jika Hendropriyono tidak tersandera oleh kepentingan tertentu, maka kemungkinan arah pemerintahan ke depan tidak ada beban dan pasti memihak kepentingan rakyat besar," ujar Pangi, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Minggu (10/8/2014).
Ditambahkan Pangi, tim transisi yang dibentuk Jokowi-JK seharusnya menghindari kepentingan lama. Artinya, masih banyak pihak yang dinilai lebih 'aman' untuk masuk menjadi tim transisi.
Masuknya Hendro malah kontraproduktif terhadap pengungkapan sejumlah kasus HAM. Apalagi tim transisi tersebut dibuat justru pada saat gugatan sengketa pemilu presiden masih berlangsung di Mahkamah Kontitusi (MK).
"Kalau Hendro terjebak kepentingan lain tentu akan membuat pemerintahan ke depan kehilangan kosentrasi mengurus kepentingan rakyat yang jauh lebih besar," ungkapnya.
Sebelumnya, LSM Kontras mengaku kecewa atas penunjukkan Hendropriyono sebagai salah satu penasihat kantor transisi Jokowi-JK. Menurut koordinator Kontras, Haris Azhar, Jokowi bertindak kurang etis lantaran memilih Hendro sebagai tim penasihat yang dinilai memiliki permasalahan kemanusiaan.
Diketahui, Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan Andi Widjajanto.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Hendro masih tersandera masa lalunya, yakni dugaan mengenai isu HAM.
Maka akan sulit bagi Jokowi dalam menentukan langkah hukum, termasuk pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran HAM.
"Jika Hendropriyono tidak tersandera oleh kepentingan tertentu, maka kemungkinan arah pemerintahan ke depan tidak ada beban dan pasti memihak kepentingan rakyat besar," ujar Pangi, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Minggu (10/8/2014).
Ditambahkan Pangi, tim transisi yang dibentuk Jokowi-JK seharusnya menghindari kepentingan lama. Artinya, masih banyak pihak yang dinilai lebih 'aman' untuk masuk menjadi tim transisi.
Masuknya Hendro malah kontraproduktif terhadap pengungkapan sejumlah kasus HAM. Apalagi tim transisi tersebut dibuat justru pada saat gugatan sengketa pemilu presiden masih berlangsung di Mahkamah Kontitusi (MK).
"Kalau Hendro terjebak kepentingan lain tentu akan membuat pemerintahan ke depan kehilangan kosentrasi mengurus kepentingan rakyat yang jauh lebih besar," ungkapnya.
Sebelumnya, LSM Kontras mengaku kecewa atas penunjukkan Hendropriyono sebagai salah satu penasihat kantor transisi Jokowi-JK. Menurut koordinator Kontras, Haris Azhar, Jokowi bertindak kurang etis lantaran memilih Hendro sebagai tim penasihat yang dinilai memiliki permasalahan kemanusiaan.
Diketahui, Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M Soemarno. Dua deputi lainnya adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan dan Andi Widjajanto.
(hyk)
