Tanggapan Istana Terkait Pidato Prabowo di MK
Rabu, 06 Agustus 2014 - 15:50 WIB
Tanggapan Istana Terkait Pidato Prabowo di MK
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengaku menyimak pidato Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dalam sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2014, yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya menyimak apa yang dimaksud Pak Prabowo. Yang dimaksud dia itu kalau ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan koridor demokratis, maka itu layaknya terjadi di negara-negara yang non demokrasi seperti negara otoriter atau totaliter, tapi tak menyebut nama. Kan kita tidak ingin seperti itu," ujar Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Kendati demikian, dia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memantau langsung pidato Prabowo di MK tersebut. Disebabkan, karena SBY meski menghadiri acara puncak hari anak nasional 2014 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
"Tapi kami sudah melaporkannya. Yang kami laporkan hanya soal kepadatan lalu lintas, meskipun saya mengikuti proses-proses awal sidang tadi. Yang pasti, yang diharapkan proses sidang dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib," tuturnya.
Lebih lanjut Julian mengatakan, Presiden SBY berpendapat, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan.
"Tapi tentu saja di dalamnya juga diatur tentang adanya keberatan dari salah satu pihak, dalam hal ini Prabowo-Hatta, ya memang harus kita tunggu. Kan memang ada lembaga yang mengurusi itu, yaitu menunggu keputusan MK. Jadi pesan Presiden tunggu keputusannya yang mungkin akan dikeluarkan tanggal 21 atau 22 Agustus," ungkapnya.
Maka dari itu, menurut dia, pelaksanaan Pilpres 2014 di Indonesia belum bisa disamakan dengan negara fasis atau komunis.
"Ya kita tunggu putusan MK pada tanggal 21 atau 22 Agustus, dari situ baru kita ketahui bersama seperti apa. Setelah itu baru bisa dikomentari," pungkasnya.
"Saya menyimak apa yang dimaksud Pak Prabowo. Yang dimaksud dia itu kalau ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan koridor demokratis, maka itu layaknya terjadi di negara-negara yang non demokrasi seperti negara otoriter atau totaliter, tapi tak menyebut nama. Kan kita tidak ingin seperti itu," ujar Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Kendati demikian, dia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memantau langsung pidato Prabowo di MK tersebut. Disebabkan, karena SBY meski menghadiri acara puncak hari anak nasional 2014 di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.
"Tapi kami sudah melaporkannya. Yang kami laporkan hanya soal kepadatan lalu lintas, meskipun saya mengikuti proses-proses awal sidang tadi. Yang pasti, yang diharapkan proses sidang dapat berlangsung dengan aman, lancar, tertib," tuturnya.
Lebih lanjut Julian mengatakan, Presiden SBY berpendapat, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan.
"Tapi tentu saja di dalamnya juga diatur tentang adanya keberatan dari salah satu pihak, dalam hal ini Prabowo-Hatta, ya memang harus kita tunggu. Kan memang ada lembaga yang mengurusi itu, yaitu menunggu keputusan MK. Jadi pesan Presiden tunggu keputusannya yang mungkin akan dikeluarkan tanggal 21 atau 22 Agustus," ungkapnya.
Maka dari itu, menurut dia, pelaksanaan Pilpres 2014 di Indonesia belum bisa disamakan dengan negara fasis atau komunis.
"Ya kita tunggu putusan MK pada tanggal 21 atau 22 Agustus, dari situ baru kita ketahui bersama seperti apa. Setelah itu baru bisa dikomentari," pungkasnya.
(maf)
