DPP Golkar Didesak Beri Sanksi Kader Berkhianat
Selasa, 05 Agustus 2014 - 10:22 WIB
DPP Golkar Didesak Beri Sanksi Kader Berkhianat
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 31 pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar se-Indonesia mendesak agar DPP Partai Golkar memberikan sanksi tegas kepada kader yang berkhianat.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham saat menghadiri acara halal bi halal di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin 4 Agustus 2014.
Menurut Idrus, pihaknya telah menerima 31 surat kesepakatan dari DPD tingkat I Partai Golkar. Surat tersebut berisi tiga pernyataan di antaranya, pertama yakni sepakat mengamankan hasil Munas 2009 di Riau yang memutuskan bahwa munas ke-9 dilakukan pada 2015 mendatang.
"Tidak ada masalah, solid Partai Golkar. Jadi begini, masalah Golkar saya selaku Sekjen Partai Golkar telah mendapatkan 31 surat dan ada pernyataan kerja sama dan kesepakatan DPD I seluruh Indonesia," tutur Idrus.
Kedua, mereka sepakat untuk terus berada dalam koalisi permanen Merah Putih dan mendukung setiap perjuangan yang diambil.
Bahkan, sejumlah daerah mendesak agar kepengurusan koalisi tersebut juga dibentuk di derah-daerah.
"Mereka bahkan mendesak kepada saya selaku Sekjen Partai Golkar dengan Mas Fadli Zon untuk segera dibentuk di daerah mereka," ujarnya.
Isi surat yang ketiga, kata Idrus, seluruh pimpinan DPD yang ada di daerah mendesak kepada DPP Partai Golkar untuk memberikan tindakan tegas kepada siapapun kader Golkar yang mengkhianati keputusan Munas di Riau dan garis perjuangan partai tersebut.
"Saya ingin mengajak kepada siapapun itu yang menyatakan dirinya sebagai tokoh Partai Golkar, jangan pernah kami diajak untuk melanggar keputusan munas. Sekali lagi, jangan pernah kami diajak melanggar keputusan munas," tutur Idrus.
Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih ini mengakui, ada beberapa anggota Partai Golkar yang merasa sebagai petinggi partai menyambangi daerah-daerah dan menghubungi DPD I agar mengikuti kebijakannya.
"Namun DPD I menolak semua. Mereka menolak semua. Kenapa? Karena yang datang ke daerah-daerah hanya penikmat-penikmat Golkar, bukan pejuang-pejuang Golkar," katanya.
Sementara untuk DPD I yang belum memberikan surat pernyataan, Idrus optimistis mereka akan memberikan suara yang sama dengan sebagian besar pimpinan DPD yang sudah memberikan pernyataan sikap.
"Mereka belum hadir, dan pasti akan ikut yang banyak. Saya yakin yang menang yang pro kepada koalisi Merah Putih," katanya.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham saat menghadiri acara halal bi halal di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin 4 Agustus 2014.
Menurut Idrus, pihaknya telah menerima 31 surat kesepakatan dari DPD tingkat I Partai Golkar. Surat tersebut berisi tiga pernyataan di antaranya, pertama yakni sepakat mengamankan hasil Munas 2009 di Riau yang memutuskan bahwa munas ke-9 dilakukan pada 2015 mendatang.
"Tidak ada masalah, solid Partai Golkar. Jadi begini, masalah Golkar saya selaku Sekjen Partai Golkar telah mendapatkan 31 surat dan ada pernyataan kerja sama dan kesepakatan DPD I seluruh Indonesia," tutur Idrus.
Kedua, mereka sepakat untuk terus berada dalam koalisi permanen Merah Putih dan mendukung setiap perjuangan yang diambil.
Bahkan, sejumlah daerah mendesak agar kepengurusan koalisi tersebut juga dibentuk di derah-daerah.
"Mereka bahkan mendesak kepada saya selaku Sekjen Partai Golkar dengan Mas Fadli Zon untuk segera dibentuk di daerah mereka," ujarnya.
Isi surat yang ketiga, kata Idrus, seluruh pimpinan DPD yang ada di daerah mendesak kepada DPP Partai Golkar untuk memberikan tindakan tegas kepada siapapun kader Golkar yang mengkhianati keputusan Munas di Riau dan garis perjuangan partai tersebut.
"Saya ingin mengajak kepada siapapun itu yang menyatakan dirinya sebagai tokoh Partai Golkar, jangan pernah kami diajak untuk melanggar keputusan munas. Sekali lagi, jangan pernah kami diajak melanggar keputusan munas," tutur Idrus.
Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih ini mengakui, ada beberapa anggota Partai Golkar yang merasa sebagai petinggi partai menyambangi daerah-daerah dan menghubungi DPD I agar mengikuti kebijakannya.
"Namun DPD I menolak semua. Mereka menolak semua. Kenapa? Karena yang datang ke daerah-daerah hanya penikmat-penikmat Golkar, bukan pejuang-pejuang Golkar," katanya.
Sementara untuk DPD I yang belum memberikan surat pernyataan, Idrus optimistis mereka akan memberikan suara yang sama dengan sebagian besar pimpinan DPD yang sudah memberikan pernyataan sikap.
"Mereka belum hadir, dan pasti akan ikut yang banyak. Saya yakin yang menang yang pro kepada koalisi Merah Putih," katanya.
(dam)
