KPK Didesak Periksa Proyek Jalur Pantura
Senin, 04 Agustus 2014 - 17:05 WIB
KPK Didesak Periksa Proyek Jalur Pantura
A
A
A
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa proyek pembangunan jalan di jalur pantai utara Jawa (Pantura).
Fitra menilai proyek pembangunan dan perbaikan jalan di jalur Pantura tidak pernah selesai.
“Saya meihat proyek perbaikan jalan Pantura ini proyek abadi dan seperti disengajakan," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi saat dihubungi wartawan, Senin (4/8/2014).
Menurut dia, proyek perbaikan jalur Pantura berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Oleh karena itu, kata Uchok, tidak berlebihan jika KPK segera melakukan pengusutan.
"Negara dirugikan triliunan rupiah setiap tahun. Masak tidak ada yang menangani. Ini aneh dan janggal sekali,” katanya.
Uchok mengatakan, KPK harus serius menangangai hal ini karena kerusakan di jalur Pantura maupun upaya perbaikannya terlihat sangat sistematis.
"Ini melibatkan banyak pihak, bisa jadi ada pemotongan anggaran di sana sini yang tidak legal sehingga jalan yang dibuat pun tidak sesuai dengan spek. Bisa jadi juga pemegang proyeknya ikut bermain sehingga kuaitas jalan tidak sesuai," tuturnya.
Fitra menilai proyek pembangunan dan perbaikan jalan di jalur Pantura tidak pernah selesai.
“Saya meihat proyek perbaikan jalan Pantura ini proyek abadi dan seperti disengajakan," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi saat dihubungi wartawan, Senin (4/8/2014).
Menurut dia, proyek perbaikan jalur Pantura berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar. Oleh karena itu, kata Uchok, tidak berlebihan jika KPK segera melakukan pengusutan.
"Negara dirugikan triliunan rupiah setiap tahun. Masak tidak ada yang menangani. Ini aneh dan janggal sekali,” katanya.
Uchok mengatakan, KPK harus serius menangangai hal ini karena kerusakan di jalur Pantura maupun upaya perbaikannya terlihat sangat sistematis.
"Ini melibatkan banyak pihak, bisa jadi ada pemotongan anggaran di sana sini yang tidak legal sehingga jalan yang dibuat pun tidak sesuai dengan spek. Bisa jadi juga pemegang proyeknya ikut bermain sehingga kuaitas jalan tidak sesuai," tuturnya.
(dam)
