KPU Buka Kotak Suara, Ini Kata Pakar Hukum Pidana

Senin, 04 Agustus 2014 - 15:45 WIB
KPU Buka Kotak Suara,...
KPU Buka Kotak Suara, Ini Kata Pakar Hukum Pidana
A A A
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menegaskan hingga kini tidak ada aturan hukum yang memperbolehkan atau melarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kotak suara.

Akan tetapi, lanjut dia, apabila mengacu UU Pemilu Presiden (Pilpres) dijelaskan bagaimana KPU wajib menjaga, menyimpan dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah proses rekapitulasi.

"Memang tidak ada ketentuan KPU boleh atau tidak boleh," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Lanjut Chudry, surat edaran yang dilayangkan KPU kepada KPU di daerah juga hanya bersifat kebijakan. "Nah, itu boleh enggak, melanggar enggak itu, kalau melihat Undang-undang Konstitusi itu alat bukti. Alat bukti itu kan kertas suara yang dicoblos," terangnya.

Menurut dia, sikap Husni Kamil Manik Cs ini justru dikhawatirkan menjawab keraguan kubu Prabowo-Hatta yang pada akhirnya mengajukan sengketa ke MK.

"Kalau surat edaran itu dalam rangka persiapkan gugatan artinya dia tidak firm dong. Kalau dia yakin ya sudah biarkan saja dong," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
Aliansi Mahasiswa Laporkan...
Aliansi Mahasiswa Laporkan Pengaduan dalam Pelanggaran Pemilu
3 Hal yang Dilarang...
3 Hal yang Dilarang di Masa Tenang Pemilu, Berikut Sanksinya
Ketidaknetralan Bukti...
Ketidaknetralan Bukti Ketidakmampuan dan Takut Kalah Pilpres 2024
Bawaslu Susun Rancangan...
Bawaslu Susun Rancangan Peraturan Investigasi Pelanggaran Pemilu
Begini Alur Laporan...
Begini Alur Laporan Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu
Tekan Pelanggaran, Bawaslu...
Tekan Pelanggaran, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
6 Jenderal Bintang 4...
6 Jenderal Bintang 4 AS Ini Pernah Peringatkan Trump soal Risiko Perang Melawan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved