KPK Diminta Tidak Hanya Bongkar Pemerasan TKI
Sabtu, 26 Juli 2014 - 22:52 WIB
KPK Diminta Tidak Hanya Bongkar Pemerasan TKI
A
A
A
JAKARTA - Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR mengapresiasi upaya penegak hukum yang membongkar kasus dugaan pemerasan tenaga kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta.
Wakil Ketua Tim TKI DPR Poempida Hidayatulloh mengharapkan penegak hukum tidak hanya membongkar kasus pemerasan TKI.
Penegak hukum, kata dia, juga memantau terkait proses administratif TKI, pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), rekrutmen, titik pemulangan TKI dan di lingkungan birokrasi Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan di Bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja," kata Poempida melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (26/7/2014).
Politikus Golkar ini menjelaskan, penegakan hukum dibutuhkan dalam mengatasi persoalan TKI. Tidak hanya terkait pidana atau korupsi, tapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.
"Sayang Tim Pengawas DPR hanya bisa mengawasi. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini," kata Poempida.
Wakil Ketua Tim TKI DPR Poempida Hidayatulloh mengharapkan penegak hukum tidak hanya membongkar kasus pemerasan TKI.
Penegak hukum, kata dia, juga memantau terkait proses administratif TKI, pembuatan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN), rekrutmen, titik pemulangan TKI dan di lingkungan birokrasi Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
"Jika KPK saat ini fokus pada basis pemerasan di Bandara, sebenarnya sebagian lingkup kecil saja," kata Poempida melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (26/7/2014).
Politikus Golkar ini menjelaskan, penegakan hukum dibutuhkan dalam mengatasi persoalan TKI. Tidak hanya terkait pidana atau korupsi, tapi juga harus merambah pada aspek kekerasan, intimidasi, penipuan dan bahkan pada isu perdagangan manusia.
"Sayang Tim Pengawas DPR hanya bisa mengawasi. Gemas rasanya, karena kami sudah paham sebetulnya titik rawan pada masalah penegakan hukum ini," kata Poempida.
(dam)
