Rekapitulasi Suara DKI Jakarta Berlangsung Panas

JAKARTA - Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan presiden (pilpres) tingkat nasional untuk DKI Jakarta di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), berlangsung panas.

Perdebatan muncul saat Ketua Bawaslu DKI Jakarta Miwah Susanti memaparkan, kronologi keluarnya rekomendasi untuk mengkroscek 5.841 Tempat Pemilihan Suara (TPS) di DKI Jakarta.

Menurut dia, hal itu sudah sesuai prosedur dan sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Saat Ketua Bawaslu memaparkan kronologinya, saksi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), Arief Wibowo tiba-tiba melakukan interupsi.

Dia memprotes pernyataan Ketua Bawaslu tersebut. Saat Arief interupsi, salah seorang saksi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga berbicara. Menyikapi suasana yang kisruh tersebut, Ketua KPU Husni Kamil Manik yang memimpin sidang langsung menegur kedua saksi tersebut.

"Tolong jangan berbicara kalau tidak melalui pimpinan sidang dulu. Ini peringatan pertama yang saya berikan selama enam hari rekap berlangsung," kata Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Proses rekap hasil pilpres DKI Jakarta ini berlangsung alot, karena membahas soal rekomendasi Bawaslu DKI yang tidak dijalankan KPU DKI. Bawaslu meminta agar KPU memeriksa data pemilih pada kotak suara di 5.841 TPS, namun tidak dilakukan.

Kubu Prabowo-Hatta menduga ada mobilisasi pemilih ilegal di ribuan TPS di DKI. Pemilih tersebut berasal dari luar Jakarta, namun dibiarkan memilih hanya memakai KTP meski tidak dilengkapi formulir A5.