Nur Mahmudi: Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa di Depok
Nur Mahmudi: Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa di Depok
A
A
A
JAKARTA - Menjelang akhir rekapitulasi nasional Pilpres, kedua kubu capres-cawapres diminta tak memobilisasi massa di Kota Depok. Selain itu juga tak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.
"Pertama betul-betul mencerahkan semua warga tak terlibat aksi-aksi melanggar hukum. Timses agar ajak warga dan pendukung konstituen tak melakukan aksi mobilisasi massa," tegas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail di Balai Kota Depok, Selasa (22/07/2014).
Hal itu dikatakan Nur Mahmudi usai menggelar rapat koordinasi Keamanan Dalam Negeri bersama jajaran Muspida, Polresta Depok dan Kodim 05/008 Depok, menjelang penetapan rekapitulasi Pilpres oleh KPU sore nanti.
Nur Mahmudi meminta agar para pendukung capres dan caawapres asal Depok cukup
menyimak perhitungan dan penetapan oleh KPU dari rumah. Dia mempersilakan masing-masing kubu yang tak puas atas hasil rekapitulasi menyampaikan aspirasinya ke ranah hukum.
"Silakan sampaikan tuntutan hukum, tuntut sampai dimana, KPU, MK, atau Bawaslunya. Pemilu ulang, silakan. (Tapi) Jangan ada mobilisasi massa," kata Nur Mahmudi.
"Saya sebagai Wali Kota sudah biasa berdemokrasi, hasil yang benar tentunya perlu diterima dengan benar. Jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran, lakukan gugatan itu," tandasnya.
Nur Mahmudi mengaku akan mengundang masing-masing tim sukses untuk berdialog santai dan melakukan rekonsiliasi. "Kami sedang rencanakan kedua timses bukber besok di rumah saya," ungkapnya.
"Pertama betul-betul mencerahkan semua warga tak terlibat aksi-aksi melanggar hukum. Timses agar ajak warga dan pendukung konstituen tak melakukan aksi mobilisasi massa," tegas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail di Balai Kota Depok, Selasa (22/07/2014).
Hal itu dikatakan Nur Mahmudi usai menggelar rapat koordinasi Keamanan Dalam Negeri bersama jajaran Muspida, Polresta Depok dan Kodim 05/008 Depok, menjelang penetapan rekapitulasi Pilpres oleh KPU sore nanti.
Nur Mahmudi meminta agar para pendukung capres dan caawapres asal Depok cukup
menyimak perhitungan dan penetapan oleh KPU dari rumah. Dia mempersilakan masing-masing kubu yang tak puas atas hasil rekapitulasi menyampaikan aspirasinya ke ranah hukum.
"Silakan sampaikan tuntutan hukum, tuntut sampai dimana, KPU, MK, atau Bawaslunya. Pemilu ulang, silakan. (Tapi) Jangan ada mobilisasi massa," kata Nur Mahmudi.
"Saya sebagai Wali Kota sudah biasa berdemokrasi, hasil yang benar tentunya perlu diterima dengan benar. Jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran, lakukan gugatan itu," tandasnya.
Nur Mahmudi mengaku akan mengundang masing-masing tim sukses untuk berdialog santai dan melakukan rekonsiliasi. "Kami sedang rencanakan kedua timses bukber besok di rumah saya," ungkapnya.
(hyk)
Explore More