Elite Politik Harus Bisa Kendalikan Pendukung Capres

JAKARTA - 22 Juli 2014, akan menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Tentu harap-harap cemas, melanda kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK), dengan seksama menyoroti hasil Pilpres 2014.

Pengamat politik dari Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan, elite partai politik (parpol) harus bisa mengendalikan massa pendukung capres-cawapres, jika salah satu pihak dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Elite harus mengendalikan relawan-relawan (pendukung) itu. Kemudian polisi dan tentara (TNI) harus respons untuk mengendalikan situasi menjadi aman," ucap Ubedilah saat dihubungi Sindonews, Rabu 16 Juli 2014, malam.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menghimpun data C1 yang diperoleh dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 96 persen data C1 sudah terhimpun masuk di KPU.

"Prinsipnya, bahwa kami terbuka, C1 scan yang dimasukkan ke kita, hampir 96 persen," ungkap Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa 15 Juli.

Menurut Ferry, untuk mengkroscek kebenaran data C1 secara jelas, pihaknya meminta masyarakat untuk aktif melihat data tersebut di website yang tersedia di KPU.

Dia menambahkan, pada prinsipnya data C1 scan yang terhimpun dan masuk ke KPU merupakan data murni dari hasil TPS. Sehingga, akurasi data dimungkinkan tidak melenceng dari hasil TPS. "Kalau ada kejanggalan, segera lapor ke kami, secara teknis kita akan tindaklanjuti di lapangan," pungkasnya.