KPU Diminta Tidak Terpengaruh Quick Count
Rabu, 16 Juli 2014 - 14:54 WIB
KPU Diminta Tidak Terpengaruh Quick Count
A
A
A
JAKARTA - Kelompok orang yang menamakan diri Koalisi Pilpres Bersih menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mereka mengingatkan KPU tetap bersikap independen dan netral, tanpa mau diintervensi pihak lain, termasuk keberadaan lembaga survei melalui hasil penghitungan cepat (quick count).
Koordinator aksi, Hendriyatna menyoroti deklarasi kemenangan yang dilakukan kubu pasangan Joko Wiodod-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pasca pemungutan suara Pilpres 9 Juli lalu.
Menurut dia, deklarasi itu tidak objektif karena hanya didasarkan atas quick count lembaga survei. Padahal KPU belum memutuskan hasil resmi perolehan suara pilpres.
"Deklarasi kemenangan pasangan Jokowi-JK pada tanggal 9 Juli yang terkesan buru-buru adalah sebuah pembangunan opini," kata Hendriyatna di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Menurut dia, tujuan pihaknya ke KPU untuk memberikan dukungan moril dan politik kepada pimpinan KPU agar tetap bekerja secara netral.
Dia berharap KPU berani melawan segala bentuk tekanan lembaga-lembaga survei dan para elite politik pendukung lembaga survei diduga sepihak.
Pendemo juga mengecam pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi yang dianggap telah membuat opini sesat, dan mengklaim survei lembaganya lah yang paling benar dibanding hasil resmi di KPU yang baru akan dilakukan pada 22 Juli mendatang.
"Menuntut KPU melawan segala bentuk tekanan lembaga survei dan para elite politik yang membenarkan atau mendukung pernyataan Burhanuddin Muhtadi," tuturnya.
Mereka mengingatkan KPU tetap bersikap independen dan netral, tanpa mau diintervensi pihak lain, termasuk keberadaan lembaga survei melalui hasil penghitungan cepat (quick count).
Koordinator aksi, Hendriyatna menyoroti deklarasi kemenangan yang dilakukan kubu pasangan Joko Wiodod-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pasca pemungutan suara Pilpres 9 Juli lalu.
Menurut dia, deklarasi itu tidak objektif karena hanya didasarkan atas quick count lembaga survei. Padahal KPU belum memutuskan hasil resmi perolehan suara pilpres.
"Deklarasi kemenangan pasangan Jokowi-JK pada tanggal 9 Juli yang terkesan buru-buru adalah sebuah pembangunan opini," kata Hendriyatna di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Menurut dia, tujuan pihaknya ke KPU untuk memberikan dukungan moril dan politik kepada pimpinan KPU agar tetap bekerja secara netral.
Dia berharap KPU berani melawan segala bentuk tekanan lembaga-lembaga survei dan para elite politik pendukung lembaga survei diduga sepihak.
Pendemo juga mengecam pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi yang dianggap telah membuat opini sesat, dan mengklaim survei lembaganya lah yang paling benar dibanding hasil resmi di KPU yang baru akan dilakukan pada 22 Juli mendatang.
"Menuntut KPU melawan segala bentuk tekanan lembaga survei dan para elite politik yang membenarkan atau mendukung pernyataan Burhanuddin Muhtadi," tuturnya.
(dam)
