MTII Kritik Pemberitaan Metro TV
MTII Kritik Pemberitaan Metro TV
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat Transparansi Informasi Indonesia (MTII) menilai selama masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014, Metro TV tidak memberikan informasi yang seimbang.
Ketua MTII Yudi Fahrul Sayudi menilai stasiun televisi swasta nasional itu tidak hanya melanggar ketentuan penyiaran, tapi juga mengabaikan prinsip-prinsip penyiaran saat pemilu.
"Seperti menyiarkan berita tanpa prinsip keseimbangan yang layak, membangun citra negatif salah satu calon presiden, melakukan kampanye pasangan Joko-JK pada masa tenang tanggal 6-8 juli 2014, dan menyiarakan quick count dengan narasumber yang tendensius berpihak kepada salah satu calon," tutur Yudi dalam siaran pers yang dikirim ke Sindonews, Minggu (13/7/2014).
Menurut Yudi, stasiun televisi yang menggunakan frekuensi berjaringan seperti Metro TV harus mematuhi amanat Undang-Undang dan etika demokrasi penyiaran,
"Tidak boleh melanggar etika dan prinsip demokrasi penyiaran yang telah diatur oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Pers, UU Nomor 32 tentang Penyiaran, UU Nomor 42 tentang Pemilu Presiden dan Waki Presiden, PP Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siarn (P3 dn SPS) Komisi Penyiaran Indonesia" tutur Yudi.
Oleh karena itu, Yudi mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencambut izin penyiaran stasiun televisi Metro TV.
Sebelumnya Stasiun Metro TV juga sudah ditegur oleh KPI terkait dengan tayangan umrah yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi).
Teguran KPI dilayangkan pada 7 Juli melalui surat bernomor surat 1605/K/KPI/07/14. Metro TV dinilai sudah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012.
Ketua MTII Yudi Fahrul Sayudi menilai stasiun televisi swasta nasional itu tidak hanya melanggar ketentuan penyiaran, tapi juga mengabaikan prinsip-prinsip penyiaran saat pemilu.
"Seperti menyiarkan berita tanpa prinsip keseimbangan yang layak, membangun citra negatif salah satu calon presiden, melakukan kampanye pasangan Joko-JK pada masa tenang tanggal 6-8 juli 2014, dan menyiarakan quick count dengan narasumber yang tendensius berpihak kepada salah satu calon," tutur Yudi dalam siaran pers yang dikirim ke Sindonews, Minggu (13/7/2014).
Menurut Yudi, stasiun televisi yang menggunakan frekuensi berjaringan seperti Metro TV harus mematuhi amanat Undang-Undang dan etika demokrasi penyiaran,
"Tidak boleh melanggar etika dan prinsip demokrasi penyiaran yang telah diatur oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Pers, UU Nomor 32 tentang Penyiaran, UU Nomor 42 tentang Pemilu Presiden dan Waki Presiden, PP Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siarn (P3 dn SPS) Komisi Penyiaran Indonesia" tutur Yudi.
Oleh karena itu, Yudi mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencambut izin penyiaran stasiun televisi Metro TV.
Sebelumnya Stasiun Metro TV juga sudah ditegur oleh KPI terkait dengan tayangan umrah yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi).
Teguran KPI dilayangkan pada 7 Juli melalui surat bernomor surat 1605/K/KPI/07/14. Metro TV dinilai sudah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012.
(dam)
Explore More