Hasyim Muzadi Minta KPU Keluarkan Putusan Jujur
Sabtu, 12 Juli 2014 - 04:41 WIB
Hasyim Muzadi Minta KPU Keluarkan Putusan Jujur
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Umum PB Nahdatul Ulama (NU) Hasyim Muzadi, menyatakan publik sedang menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil Pilpres 2014 yang jujur.
"Sebenarnya yang kita tunggu bukan sekadar keputusan KPU, tapi kejujuran keputusan KPU. Kalau keputusan tersebut jujur, keadaan akan selamat. Kalau tidak, tentu ada reaksi," kata Hasyim di Jakarta, Jumat 11 Juli 2014 malam.
"Masyarakat mengharapkan kejujuran dan kesederhanaan sebagai pengganti kepalsuan dan keserakahan," katanya.
Menurutnya, reaksi terhadap Pilpres tidak gampang diatasi. Karena di negeri ini, banyak orang yang bisa bicara namun tidak banyak yang didengar rakyat apalagi ditaati.
Dia melanjutkan, kejujuran KPU diperlukan di tengah kondisi masyarakat yang sebenarnya sudah jenuh dan lelah terhadap permainan dalam perhitungan suara pemilu. Situasi saat ini adalah banyak anggota KPU-KPUD yang dipecat DKPP, manipulasi suara mulai tingkat paling bawah sampai paling atas, hingga pihak yang kampanye tanpa ada pendengarnya tapi selalu menang.
"Belum lagi banyak pencurian uang negara untuk ongkos mencuri suara. Hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia bermasalah padahal secara legal formal terpilih secara sah. Lalu sampai ada kasus dihukumnya ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya," beber Hasyim.
Hasyim juga menyoroti perselisihan antartim survei, yang sebenarnya harus diselesaikan antartim survei itu sendiri tanpa melibatkan pertentangan antar tim sukses.
"Tim survei itu sendiri yang harus membuktikan keakuratan surveinya," imbuhnya.
"Sebenarnya yang kita tunggu bukan sekadar keputusan KPU, tapi kejujuran keputusan KPU. Kalau keputusan tersebut jujur, keadaan akan selamat. Kalau tidak, tentu ada reaksi," kata Hasyim di Jakarta, Jumat 11 Juli 2014 malam.
"Masyarakat mengharapkan kejujuran dan kesederhanaan sebagai pengganti kepalsuan dan keserakahan," katanya.
Menurutnya, reaksi terhadap Pilpres tidak gampang diatasi. Karena di negeri ini, banyak orang yang bisa bicara namun tidak banyak yang didengar rakyat apalagi ditaati.
Dia melanjutkan, kejujuran KPU diperlukan di tengah kondisi masyarakat yang sebenarnya sudah jenuh dan lelah terhadap permainan dalam perhitungan suara pemilu. Situasi saat ini adalah banyak anggota KPU-KPUD yang dipecat DKPP, manipulasi suara mulai tingkat paling bawah sampai paling atas, hingga pihak yang kampanye tanpa ada pendengarnya tapi selalu menang.
"Belum lagi banyak pencurian uang negara untuk ongkos mencuri suara. Hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia bermasalah padahal secara legal formal terpilih secara sah. Lalu sampai ada kasus dihukumnya ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya," beber Hasyim.
Hasyim juga menyoroti perselisihan antartim survei, yang sebenarnya harus diselesaikan antartim survei itu sendiri tanpa melibatkan pertentangan antar tim sukses.
"Tim survei itu sendiri yang harus membuktikan keakuratan surveinya," imbuhnya.
(mhd)
