KPK Soroti Kerawanan dalam Proses Hitung Suara
Jum'at, 11 Juli 2014 - 11:34 WIB
KPK Soroti Kerawanan dalam Proses Hitung Suara
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, mengapresiasi pelaksanaan pilpres yang berjalan aman. Dia mengimbau proses demokrasi tetap dikawal dengan baik.
Bambang mengatakan, publik harus ikut mengawasi proses perhitungan suara dari tingkat bawah hingga ke tahap nasional, untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan yang perlu diwaspadai.
BW sapaan Bambang Widjojanto ini menilai, ada beberapa kerawanan yang harus terus diwaspadai, salah satunya potensi politik uang.
"Politik uang yang potensial terjadi untuk memengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawasan pemilu," kata BW melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (11/7/2014).
Bambang mengatakan, kerawanan harus diwaspadai kemungkinan perilaku manipulasi dari para penyelenggara pemilu. "Potensi Conflict Of Interest (COI) yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif, baik karena primordial atau favoritIsme," imbuhnya.
Bambang menjelaskan, kerawanan yang harus diwaspadai adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan konflik kepentingan dan politik uang.
"Adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan COI dan politik uang. Kesemuanya itu berujung pada potensi fraud (kecurangan) dan kecurangan sehingga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres," tukasnya.
Bambang mengatakan, publik harus ikut mengawasi proses perhitungan suara dari tingkat bawah hingga ke tahap nasional, untuk mengantisipasi adanya potensi kerawanan yang perlu diwaspadai.
BW sapaan Bambang Widjojanto ini menilai, ada beberapa kerawanan yang harus terus diwaspadai, salah satunya potensi politik uang.
"Politik uang yang potensial terjadi untuk memengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawasan pemilu," kata BW melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (11/7/2014).
Bambang mengatakan, kerawanan harus diwaspadai kemungkinan perilaku manipulasi dari para penyelenggara pemilu. "Potensi Conflict Of Interest (COI) yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif, baik karena primordial atau favoritIsme," imbuhnya.
Bambang menjelaskan, kerawanan yang harus diwaspadai adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan konflik kepentingan dan politik uang.
"Adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan COI dan politik uang. Kesemuanya itu berujung pada potensi fraud (kecurangan) dan kecurangan sehingga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres," tukasnya.
(maf)
