Jokowi Diduga Biarkan Dana APBD Solo Bocor
Selasa, 08 Juli 2014 - 16:21 WIB
Jokowi Diduga Biarkan Dana APBD Solo Bocor
A
A
A
SOLO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo menduga Joko Widodo ketika menjabat Wali Kota Solo membiarkan adanya kebocoran dana APBD Solo tahun anggaran 2010. Sehingga menyebabkan sebagian dana APBD Kota Solo tersebut bobol.
Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto mengatakan, bobolnya APBD Kota Solo itu terjadi ketika Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo, memunculkan program baru yang diberi nama Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).
Program tersebut menyedot anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp23 miliar dari APBD Solo. Seharusnya dana APBD tersebut diperuntukan bagi bagi 110.000 siswa miskin di Kota Solo.
Namun setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata jumlah siswa yang bakal mendapatkan bantuan itu hanyalah sekitar 65.000 siswa.
Akan tetapi data dan anggaran yang telah ditetapkan tidak berubah dan akhirnya dana mengucur ke rekening yang tidak jelas.
Padahal dari hasil audit BPK, dana yang dibutuhkan untuk bantuan siswa hanyalah sekitar Rp10,6 miliar.
“BPMKS itu kan bermuatan politis dan asal-asalan saja dimunculkan, sehingga terjadi kekeliruan data dan kucuran anggaran cukup banyak,” kata Supriyanto kepada SINDO, Selasa (8/7/2014).
Supri menyebutkan bobolnya miliaran rupiah APBD Kota Solo itu memang seolah disengaja dan dibiarkan begitu saja oleh Wali Kota yang sekarang menjadi calon presiden (capres) nomor urut 2.
Menurutnya, hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan politis di mana saat ini Joko Widodo maju dalam Pilkada Kota Solo untuk periode yang kedua.
Dia mengatakan, bobolnya anggaran itu sudah menjadi catatan dari BPK dan harus diperbaiki dan diselesaikan.
Akan tetapi, lanjut Supri, empat tahun berselang, kasus bobolnya anggaran itu juga tidak kunjung selesai bahkan hingga saat ini tidak ada kabarnya.
Karena itu, dia meminta kepada instansi berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana BPMKS senilai Rp23 miliar tersebut. Supri juga mengimbau kepada warga yang mengetahui bocornya dana tersebut untuk melaporkan ke pihak berwajib agar dapat diusut tuntas.
Selain BPMKS, menurut Supri masih banyak kasus-kasus lain di masa kepemimpinan Joko Widodo yang belum terselesaikan.
Pihaknya meminta kepada kepada masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus itu kepada pihak yang lebih berwenang agar kasusnya segera terungkap.
Sementara itu Kepada Dinas Pendidikan Kota Solo Etty Retnowati mengaku tidak tahu menahu dengan kasus dugaan penggelembungan dana APBD yang diperuntukkan bagi BPMKS karena saat itu dirinya belum menjabat kepala dinas setempat.
Etty mengaku saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solo.
Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto mengatakan, bobolnya APBD Kota Solo itu terjadi ketika Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo, memunculkan program baru yang diberi nama Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).
Program tersebut menyedot anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp23 miliar dari APBD Solo. Seharusnya dana APBD tersebut diperuntukan bagi bagi 110.000 siswa miskin di Kota Solo.
Namun setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata jumlah siswa yang bakal mendapatkan bantuan itu hanyalah sekitar 65.000 siswa.
Akan tetapi data dan anggaran yang telah ditetapkan tidak berubah dan akhirnya dana mengucur ke rekening yang tidak jelas.
Padahal dari hasil audit BPK, dana yang dibutuhkan untuk bantuan siswa hanyalah sekitar Rp10,6 miliar.
“BPMKS itu kan bermuatan politis dan asal-asalan saja dimunculkan, sehingga terjadi kekeliruan data dan kucuran anggaran cukup banyak,” kata Supriyanto kepada SINDO, Selasa (8/7/2014).
Supri menyebutkan bobolnya miliaran rupiah APBD Kota Solo itu memang seolah disengaja dan dibiarkan begitu saja oleh Wali Kota yang sekarang menjadi calon presiden (capres) nomor urut 2.
Menurutnya, hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan politis di mana saat ini Joko Widodo maju dalam Pilkada Kota Solo untuk periode yang kedua.
Dia mengatakan, bobolnya anggaran itu sudah menjadi catatan dari BPK dan harus diperbaiki dan diselesaikan.
Akan tetapi, lanjut Supri, empat tahun berselang, kasus bobolnya anggaran itu juga tidak kunjung selesai bahkan hingga saat ini tidak ada kabarnya.
Karena itu, dia meminta kepada instansi berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana BPMKS senilai Rp23 miliar tersebut. Supri juga mengimbau kepada warga yang mengetahui bocornya dana tersebut untuk melaporkan ke pihak berwajib agar dapat diusut tuntas.
Selain BPMKS, menurut Supri masih banyak kasus-kasus lain di masa kepemimpinan Joko Widodo yang belum terselesaikan.
Pihaknya meminta kepada kepada masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus itu kepada pihak yang lebih berwenang agar kasusnya segera terungkap.
Sementara itu Kepada Dinas Pendidikan Kota Solo Etty Retnowati mengaku tidak tahu menahu dengan kasus dugaan penggelembungan dana APBD yang diperuntukkan bagi BPMKS karena saat itu dirinya belum menjabat kepala dinas setempat.
Etty mengaku saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Solo.
(sms)
