KPU Minta Publik Cermat Sikapi Insiden di Hong Kong

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta masyarakat agar cermat menanggapi kericuhan pada pemungutan suara luar negeri di Victoria Park, Hong Kong, 6 Juli 2014 lalu.

KPU meminta publik tidak terbawa arus pemberitaan yang dinilai miring. "Saya perlu sampaikan yang terjadi di Hong Kong tidak keseluruhan tergambar sesuai dengan pemberitaan. Apalagi sesuai dengan diskusi publik yang melebar kemana-mana," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Dia mengatakan, KPU telah mengutus dua komisioner untuk menyelidiki banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Terkait adanya tuduhan komisioner KPU bernama Sigit Pamungkas terlibat atas gagalnya ribuan WNI mendapat hak pilihnya, Husni mengaku sudah mendapat keterangan langsung dari yang bersangkutan.

Menurut dia, keberadaan Sigit di Hong Kong sebagai perwakilan KPU untuk meredakan situasi dan menjelaskan kepada WNI disana terkait kondisi yang sebenarnya.

Namun, pemberitaan yang berkembang, Sigit justru dianggap perwakilan Konsulat Jenderal RI. "Yang berbaju hitam di posisi tengah kerumunan itu adalah Sigit Pamungkas dan yang dituduhkan sebagai pejabat KJRI. Jadi Sigit bukan pejabat KJRI tapi KPU," katanya.

Seperti diberitakan, diduga banyak pemilih yang tidak bisa mencoblos di TPS yang bertempat di Victoria Park, Hong Kong pada Minggu 6 Juli 2014.