Bawaslu dan Kepolisian Diminta Tindak Pelaku Vandalisme
Jum'at, 04 Juli 2014 - 13:56 WIB
Bawaslu dan Kepolisian Diminta Tindak Pelaku Vandalisme
A
A
A
JAKARTA - Kubu Prabowo-Hatta mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap demonstrasi yang diwarnai aksi vandalisme oleh simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kantor TV One.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bobby Haris mengatakan, pihaknya selalu berusaha taat terhadap hukum. Jika aksi penyegelan Kantor TV One yang dilakukan simpatisan PDIP dinilai sebagai pelanggaran, Bawaslu dan Kepolisian dipersilakan melakukan tindakan yang diperlukan.
"Harus, saya kira kita juga tidak mau ada kampanye hitam. Kita ikut aturan. Kalau memang itu dianggap Bawaslu atau kepolisian sebagai suatu pelanggaran silakan saja diproses. Kita taat hukum," ujar Bobby di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2014).
Tekait konten pemberitaan TV One selama masa kampanye Pemilu Presiden 2014 yang cenderung pro Prabowo-Hatta, Bobby mengatakan, pihaknya tidak perlu melakukan koreksi terhadap TV One. Menurutnya, media berhak memberitakan apa yang sudah selakyaknya diberitakan.
"Kan masalah tv ini mereka punya aturannya sendiri. Mereka memang selama ini yang meliput kita. Saya kira begitu juga dengan Metro TV yang bisa kita lihat juga pro kubu sebelah. Subjektif saya TV One memang lebih seimbang ya," tuntasnya.
Sebelumnya, Rabu 2 Juli 2014 malam, sekelompok massa PDIP mendatangi dan menyegel Kantor TV One biro Yogyakarta. Selain menyegel mereka juga mencoret-coret kantor tersebut.
Selain itu pada Rabu dini hari, Kantor TV One yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur juga didatangi kelompok massa dari organisasi sayap PDIP yaitu Repdem.
Mereka memprotes atas pemberitaan TV One mengenai Partai Komunisme Indonesia (PKI) yang dianggap merugikan partai berlambang kepala banteng tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Bobby Haris mengatakan, pihaknya selalu berusaha taat terhadap hukum. Jika aksi penyegelan Kantor TV One yang dilakukan simpatisan PDIP dinilai sebagai pelanggaran, Bawaslu dan Kepolisian dipersilakan melakukan tindakan yang diperlukan.
"Harus, saya kira kita juga tidak mau ada kampanye hitam. Kita ikut aturan. Kalau memang itu dianggap Bawaslu atau kepolisian sebagai suatu pelanggaran silakan saja diproses. Kita taat hukum," ujar Bobby di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Jumat (4/7/2014).
Tekait konten pemberitaan TV One selama masa kampanye Pemilu Presiden 2014 yang cenderung pro Prabowo-Hatta, Bobby mengatakan, pihaknya tidak perlu melakukan koreksi terhadap TV One. Menurutnya, media berhak memberitakan apa yang sudah selakyaknya diberitakan.
"Kan masalah tv ini mereka punya aturannya sendiri. Mereka memang selama ini yang meliput kita. Saya kira begitu juga dengan Metro TV yang bisa kita lihat juga pro kubu sebelah. Subjektif saya TV One memang lebih seimbang ya," tuntasnya.
Sebelumnya, Rabu 2 Juli 2014 malam, sekelompok massa PDIP mendatangi dan menyegel Kantor TV One biro Yogyakarta. Selain menyegel mereka juga mencoret-coret kantor tersebut.
Selain itu pada Rabu dini hari, Kantor TV One yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur juga didatangi kelompok massa dari organisasi sayap PDIP yaitu Repdem.
Mereka memprotes atas pemberitaan TV One mengenai Partai Komunisme Indonesia (PKI) yang dianggap merugikan partai berlambang kepala banteng tersebut.
(kri)
