Pemerintah Imbau PNS Netral pada Masa Kampanye
Rabu, 02 Juli 2014 - 14:19 WIB
Pemerintah Imbau PNS Netral pada Masa Kampanye
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengimbau kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bersikap netral pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Hal demikian merupakan salah satu kesimpulan dari hasil rapat mengenai pengamanan Pilpres 2014 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).
"Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat proses kampanye harus bersikap netral. Akan tapi pada saat hari pencoblosan di TPS, mereka diharapkan menggunakan hak pilihnya," ujar Djoko Suyanto saat jumpa pers.
Dalam kesempatan itu, kata dia, aparat TNI dan Polri juga harus bersikap netral pada Pilpres 2014 ini. "Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang dari ketentuan ini akan mendapatkan sanksi yang setimpal oleh institusinya masing-masing," kata Djoko.
Sekadar diketahui, rapat itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman.
Hal demikian merupakan salah satu kesimpulan dari hasil rapat mengenai pengamanan Pilpres 2014 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).
"Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat proses kampanye harus bersikap netral. Akan tapi pada saat hari pencoblosan di TPS, mereka diharapkan menggunakan hak pilihnya," ujar Djoko Suyanto saat jumpa pers.
Dalam kesempatan itu, kata dia, aparat TNI dan Polri juga harus bersikap netral pada Pilpres 2014 ini. "Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang dari ketentuan ini akan mendapatkan sanksi yang setimpal oleh institusinya masing-masing," kata Djoko.
Sekadar diketahui, rapat itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman.
(maf)
