Debat Cawapres, PDIP Nilai Pemaparan Hatta rajasa
Senin, 30 Juni 2014 - 01:16 WIB
Debat Cawapres, PDIP Nilai Pemaparan Hatta rajasa
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, pemaparan yang disampaikan Cawapres Hatta Rajasa dalam debat keempat normatif dan tidak implementatif. Salah satunya, janji yang akan menganggarkan Rp10 triliun untuk pengembangan riset dan teknologi.
"Hatta tahu bagaimana kondisi APBN saat ini, terus menerus defisit. Dia tidak menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan anggaran sebesar itu. Saat ini saja di APBN 2014 terjadi pemotongan anggaran di sejumlah sektor kegiatan," kata politikus PDIP Nusyirwan Soejono usai menonton debat KPU di Jakarta, Minggu 29 Juni 2014 malam.
Nusyirwan juga mengkritiki hal yang sudah dilakukan Hatta Rajasa sewaktu duduk di Kabinet baik sebagai menteri maupun menteri koordinator.
"Hatta tidak bisa mengklaim Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan kerja bersama menjadi hasil kerja individu," tambah anggota Komisi V DPR ini.
Untuk diketahui, dalam melaksanakan MP3EI dibentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI, serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
Pelaksana harian terdiri dari tim kerja regulasi, tim kerja konektivitas dan tim kerja SDM dan Iptek. Dia mengakui, dari sisi penyampaian materi debat, memang cawapres Hatta tampak meyakinkan, tetapi implementasi apa yang sudah dikerjakan selama duduk di Kabinet tidak tampak.
"Hatta tahu bagaimana kondisi APBN saat ini, terus menerus defisit. Dia tidak menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan anggaran sebesar itu. Saat ini saja di APBN 2014 terjadi pemotongan anggaran di sejumlah sektor kegiatan," kata politikus PDIP Nusyirwan Soejono usai menonton debat KPU di Jakarta, Minggu 29 Juni 2014 malam.
Nusyirwan juga mengkritiki hal yang sudah dilakukan Hatta Rajasa sewaktu duduk di Kabinet baik sebagai menteri maupun menteri koordinator.
"Hatta tidak bisa mengklaim Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan kerja bersama menjadi hasil kerja individu," tambah anggota Komisi V DPR ini.
Untuk diketahui, dalam melaksanakan MP3EI dibentuk sebuah Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI, serta melaksanakan evaluasi pelaksanaannya.
Pelaksana harian terdiri dari tim kerja regulasi, tim kerja konektivitas dan tim kerja SDM dan Iptek. Dia mengakui, dari sisi penyampaian materi debat, memang cawapres Hatta tampak meyakinkan, tetapi implementasi apa yang sudah dikerjakan selama duduk di Kabinet tidak tampak.
(mhd)
