Jokowi Ubah Nama Laut China Selatan Jadi Laut Tiongkok
Senin, 23 Juni 2014 - 19:28 WIB
Jokowi Ubah Nama Laut China Selatan Jadi Laut Tiongkok
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dinilai tidak dapat menutup mata terhadap konflik Laut China Selatan. Pasalnya, konflik tersebut terjadi tepat di wilayah perbatasan sebelah utara Indonesia dan beberapa negara.
"Laut China Selatan itu kalau menurut kami, adalah sebuah masalah di depan mata," kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, di Rumah Polinia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).
Fadli menilai, pernyataan Capres Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kandidat sesi ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu 6 Juni 2014, yang mengatakan tidak ingin ikut campur dalam konflik di Laut China Selatan menunjukkan, calon presiden nomor urut satu tersebut tidak mengerti persoalan.
"Pak Jokowi tidak mengerti soal Laut China Selatan itu dan jawabannya muter-muter. Bahkan disebut Laut Tiongkok. Saya kira masih belum berubah namanya," ucap Fadli.
Terkait Laut China Selatan ini, Fadli melihat, ada potensi konflik yang setiap saat dapat muncul antara sebuah negara di kawasan Asean. Ia menambahkan, juga akan terjadi suatu klaim terhadap perairan di atas wilayah utara Natuna oleh kekuatan yang besar.
"Kalau kita (kubu Prabowo), harus kita engage. Artinya kita terlibat secara proaktif dalam proses diplomasi damai. Jangan sampai kita kaget dan tiba-tiba berhadapan dengan kekuatan besar," tuturnya.
"Karena sudah pernah terjadi suatu insiden seperti di perairan Senkaku antara Jepang dan China, dan insiden di perairan Filipina," imbuhnya.
Politikus Partai Gerindra itu memprediksi, jika sampai terjadi konflik di Laut China Selatan, maka dampaknya akan sangat besar bagi Indonesia.
"Karena menurut saya sejauh ini belum ada solusi terhadap potensi konflik yang ada dan kalau terjadi perang maka yang terjadi adalah perang laut. Dan perang laut ini menurut saya akan dikuasai oleh negara-negara yang kuat secara maritim," ujarnya.
Ia mengatakan, gagasan Prabowo jika terpilih menjadi presiden dalam usaha menyelesaikan konflik Laut China Selatan adalah memosisikan Indonesia sebagai inisiator perdamaian di kawasan Asia.
"Jadi kita bukan konfrontasi tapi engagement. Kita ambil suatu inisiatif. Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia punya mitra dari negara lain," ungkapnya.
"Maka, kita harus duduk bersama untuk menanggapi hal ini. Kalau kita terpecah belah dengan kepentingan masing-masing, maka nanti akan terjadi suatu konflik yang lebih luas," pungkasnya.
"Laut China Selatan itu kalau menurut kami, adalah sebuah masalah di depan mata," kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, di Rumah Polinia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).
Fadli menilai, pernyataan Capres Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kandidat sesi ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu 6 Juni 2014, yang mengatakan tidak ingin ikut campur dalam konflik di Laut China Selatan menunjukkan, calon presiden nomor urut satu tersebut tidak mengerti persoalan.
"Pak Jokowi tidak mengerti soal Laut China Selatan itu dan jawabannya muter-muter. Bahkan disebut Laut Tiongkok. Saya kira masih belum berubah namanya," ucap Fadli.
Terkait Laut China Selatan ini, Fadli melihat, ada potensi konflik yang setiap saat dapat muncul antara sebuah negara di kawasan Asean. Ia menambahkan, juga akan terjadi suatu klaim terhadap perairan di atas wilayah utara Natuna oleh kekuatan yang besar.
"Kalau kita (kubu Prabowo), harus kita engage. Artinya kita terlibat secara proaktif dalam proses diplomasi damai. Jangan sampai kita kaget dan tiba-tiba berhadapan dengan kekuatan besar," tuturnya.
"Karena sudah pernah terjadi suatu insiden seperti di perairan Senkaku antara Jepang dan China, dan insiden di perairan Filipina," imbuhnya.
Politikus Partai Gerindra itu memprediksi, jika sampai terjadi konflik di Laut China Selatan, maka dampaknya akan sangat besar bagi Indonesia.
"Karena menurut saya sejauh ini belum ada solusi terhadap potensi konflik yang ada dan kalau terjadi perang maka yang terjadi adalah perang laut. Dan perang laut ini menurut saya akan dikuasai oleh negara-negara yang kuat secara maritim," ujarnya.
Ia mengatakan, gagasan Prabowo jika terpilih menjadi presiden dalam usaha menyelesaikan konflik Laut China Selatan adalah memosisikan Indonesia sebagai inisiator perdamaian di kawasan Asia.
"Jadi kita bukan konfrontasi tapi engagement. Kita ambil suatu inisiatif. Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia punya mitra dari negara lain," ungkapnya.
"Maka, kita harus duduk bersama untuk menanggapi hal ini. Kalau kita terpecah belah dengan kepentingan masing-masing, maka nanti akan terjadi suatu konflik yang lebih luas," pungkasnya.
(maf)
