Perekrutan BMI Masih Bermasalah
Jum'at, 20 Juni 2014 - 23:37 WIB
Perekrutan BMI Masih Bermasalah
A
A
A
JAKARTA - Meski pemerintah Indonesia sudah berupaya melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tetapi, hal itu kurang maksimal lantaran perekrutan awalnya bermasalah.
Aktifis Pro TKI Sondang Tampubolon mengatakan, penanganan TKI pemerintah Indonesia berbeda dengan negara tetangga Filiphina. Dimana sebelum mengirim warga negaranya, negara tersebut melakukan seleksi dengan ketat calon Buruh Migran Indonesia (BMI).
"Apabila ada perusahaan yang menginginkan tenaga kerja, misalnya perusahaan dari Kanada, mereka juga aktif mencari tahu latar belakang perusahaan," kata Sondang di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Padahal, kata Sondang, BMI itu pergi keluar negeri rela meninggalkan keluarganya di Indonesia untuk meperbaiki ekonominya. "Mereka bermigrasi untuk bekerja dan mencari nafkah di luar negeri," terangnya.
Kata Sondang, dalam usaha memperbaiki ekonomi keluarga tidak semua BMI beruntung sehingga pulang dengan memperoleh keberhasilan. Tidak sedikit di antara mereka mengalami kondisi yang mengenaskan seperti mengalami kekerasan fisik, mental, ekonomi bahkan kehilangan nyawa.
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), lanjut Sondang, terdapat pengaduan berbagai persoalan yang dihadapi oleh BMI sekitar 4.532 pengaduan, tahun 2012 sebesar 4180 pengaduan dan tahun tahun 2013 sebanyak 3.407 pengaduan.
Dia berharap, kedepan BMI diberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup terhadap budaya dan hukum yang berlaku dinegara tujuan. Sebagai misal, bagaimana penegakan hukum terhadap pencurian di Hongkong, kemudian juga penegakan hukum terhadap sikap tidak terpuji lainnya.
"Jadi tidak hanya budaya, budaya itu kan bisa dipelajari, kalau hukum kan beda. Ini agar mereka aware, ini juga akan meringankan kerja pemerintah. Karena mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Hongkong," ujarnya.
Aktifis Pro TKI Sondang Tampubolon mengatakan, penanganan TKI pemerintah Indonesia berbeda dengan negara tetangga Filiphina. Dimana sebelum mengirim warga negaranya, negara tersebut melakukan seleksi dengan ketat calon Buruh Migran Indonesia (BMI).
"Apabila ada perusahaan yang menginginkan tenaga kerja, misalnya perusahaan dari Kanada, mereka juga aktif mencari tahu latar belakang perusahaan," kata Sondang di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Padahal, kata Sondang, BMI itu pergi keluar negeri rela meninggalkan keluarganya di Indonesia untuk meperbaiki ekonominya. "Mereka bermigrasi untuk bekerja dan mencari nafkah di luar negeri," terangnya.
Kata Sondang, dalam usaha memperbaiki ekonomi keluarga tidak semua BMI beruntung sehingga pulang dengan memperoleh keberhasilan. Tidak sedikit di antara mereka mengalami kondisi yang mengenaskan seperti mengalami kekerasan fisik, mental, ekonomi bahkan kehilangan nyawa.
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), lanjut Sondang, terdapat pengaduan berbagai persoalan yang dihadapi oleh BMI sekitar 4.532 pengaduan, tahun 2012 sebesar 4180 pengaduan dan tahun tahun 2013 sebanyak 3.407 pengaduan.
Dia berharap, kedepan BMI diberikan bekal keterampilan dan pengetahuan yang cukup terhadap budaya dan hukum yang berlaku dinegara tujuan. Sebagai misal, bagaimana penegakan hukum terhadap pencurian di Hongkong, kemudian juga penegakan hukum terhadap sikap tidak terpuji lainnya.
"Jadi tidak hanya budaya, budaya itu kan bisa dipelajari, kalau hukum kan beda. Ini agar mereka aware, ini juga akan meringankan kerja pemerintah. Karena mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Hongkong," ujarnya.
(mhd)
