Bidan dan Perawat Indonesia Belum Memenuhi Standar
Jum'at, 20 Juni 2014 - 08:51 WIB
Bidan dan Perawat Indonesia Belum Memenuhi Standar
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 116 ribu perawat dan bidan di Indonesia belum memenuhi standar jenjang minimum pendidikan tinggi tenaga kesehatan setara Ahli Madya (DIII). Hal ini disebabkan minimnya akses internet dan informasi di daerah terpencil.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan masih harus ditingkatkan kompetensinya secara berkala melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Dalam hal ini ditarget seluruh daerah terepncil mendapatkan akses internet. Namun, hal ini terkendala oleh anggaran karena sistem tersebut sangatlah mahal.
"Ini menjadi masalah daerah terpencil dalam mendapatkan akses PJJ. Maka kita tingkatkan kerja sama dengan operator dan kementerian terkait seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tinggal (PDT) dan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi (Kemenkoinfo)," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis 19 Juni 2014.
Menurut Nafsiah, tidak semua pemda meminta program ini dilakukan di daerahnya. Karenanya jika daerah aktif meminta maka pemerintah pusat akan cepat merespons.
"Kita sudah memiliki modulnya, metodenya dan kompetensinya. Hanya tinggal pelaksanaanya," katanya.
Karenanya sesuai perintah Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 dan Permenkes Nomor 1454 dalam peraturantanya mengharuskan jenjang umum minimum kualifikasi perawat dan bidan setara DIII. Sedangkan saat ini masih banyak para bidan dan perawat yang masih DI.
Untuk sementara, dua instansi penyelenggara pertama PJJ ialah politeknik kesehatan (Poltekes) Kemenkes Kupang dan Polteks Kemenkes Kalimantan Timur. Untuk tahun ajaran 2014 sebanyak 87 orang yang berasal dari dua kabupaten sasaran di NTT yakni Flores Timur dan Sumba Barat Daya.
Nantinya para mahasiswa akan mendapatkan beasiswa selama delapan semester. Sedangkan peserta didik di Kalimantan Timur berjumlah 50 orang berasal dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
"BPPSDM Kemenkes telah mengembangkan lebih dari 456 modul pembelajaran dan sebanyak 120 tutor dan 70 petugas layanan bantuan belajar juga telah dilatih, untuk melaksanakan dan memantau paket pendidikan jarak jauh itu," tegasnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan masih harus ditingkatkan kompetensinya secara berkala melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
Dalam hal ini ditarget seluruh daerah terepncil mendapatkan akses internet. Namun, hal ini terkendala oleh anggaran karena sistem tersebut sangatlah mahal.
"Ini menjadi masalah daerah terpencil dalam mendapatkan akses PJJ. Maka kita tingkatkan kerja sama dengan operator dan kementerian terkait seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tinggal (PDT) dan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi (Kemenkoinfo)," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis 19 Juni 2014.
Menurut Nafsiah, tidak semua pemda meminta program ini dilakukan di daerahnya. Karenanya jika daerah aktif meminta maka pemerintah pusat akan cepat merespons.
"Kita sudah memiliki modulnya, metodenya dan kompetensinya. Hanya tinggal pelaksanaanya," katanya.
Karenanya sesuai perintah Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 dan Permenkes Nomor 1454 dalam peraturantanya mengharuskan jenjang umum minimum kualifikasi perawat dan bidan setara DIII. Sedangkan saat ini masih banyak para bidan dan perawat yang masih DI.
Untuk sementara, dua instansi penyelenggara pertama PJJ ialah politeknik kesehatan (Poltekes) Kemenkes Kupang dan Polteks Kemenkes Kalimantan Timur. Untuk tahun ajaran 2014 sebanyak 87 orang yang berasal dari dua kabupaten sasaran di NTT yakni Flores Timur dan Sumba Barat Daya.
Nantinya para mahasiswa akan mendapatkan beasiswa selama delapan semester. Sedangkan peserta didik di Kalimantan Timur berjumlah 50 orang berasal dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
"BPPSDM Kemenkes telah mengembangkan lebih dari 456 modul pembelajaran dan sebanyak 120 tutor dan 70 petugas layanan bantuan belajar juga telah dilatih, untuk melaksanakan dan memantau paket pendidikan jarak jauh itu," tegasnya.
(kri)
