Jawaban Jokowi Soal Kontrak Perusahaan Asing
Minggu, 15 Juni 2014 - 22:01 WIB
Jawaban Jokowi Soal Kontrak Perusahaan Asing
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah perusahaan asing sampai saat ini masih mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menyikapi hal ini, Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto bertanya pada Capres Joko Widodo (Jokowi), bagaimana mengatasi kontrak perusahaan asing.
Jokowi mengungkapkan, Indonesia harus menghormati semua kontrak yang ada. "Tidak bisa ujug-ujug kita ambil. Penghormatan itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi investasi di negeri ini," kata Jokowi di Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2014).
"Tapi nanti kita akan kita tinjau kembali, apakah akan kita ambil kembali. Tetapi yang paling penting, bahwa kekayaan alam itu digunakan untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.
Menurutnya, yang paling penting adalah dikalkulasi, dihitung kembali, apakah bisa diambil total oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Karena ini masalah yang berkaitan dengan sebuah kontrak," imbuhnya.
Sedangkan untuk renegosiasi ulang kontrak, Jokowi menegaskan, semua itu harus dilihat kembali kontrak yang sudah terjadi.
"Saya ini belum membuka kontraknya. Kalau kontraknya sudah kita buka, kalau ada poin-poin peluang kita ada. Saya kira bisa kita renegosiasi. Kalau sekarang BUMN bisa beli, ya sekarang juga bisa kita beli," ungkapnya.
"Tapi kalau tidak ada klausul untuk renegosiasi, ya kita harus hormati. Yang pasti ke depan untuk kontraknya jangan sampai ada lagi negara dirugikan," pungkasnya.
Jokowi mengungkapkan, Indonesia harus menghormati semua kontrak yang ada. "Tidak bisa ujug-ujug kita ambil. Penghormatan itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi investasi di negeri ini," kata Jokowi di Hotel Grand Melia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2014).
"Tapi nanti kita akan kita tinjau kembali, apakah akan kita ambil kembali. Tetapi yang paling penting, bahwa kekayaan alam itu digunakan untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.
Menurutnya, yang paling penting adalah dikalkulasi, dihitung kembali, apakah bisa diambil total oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Karena ini masalah yang berkaitan dengan sebuah kontrak," imbuhnya.
Sedangkan untuk renegosiasi ulang kontrak, Jokowi menegaskan, semua itu harus dilihat kembali kontrak yang sudah terjadi.
"Saya ini belum membuka kontraknya. Kalau kontraknya sudah kita buka, kalau ada poin-poin peluang kita ada. Saya kira bisa kita renegosiasi. Kalau sekarang BUMN bisa beli, ya sekarang juga bisa kita beli," ungkapnya.
"Tapi kalau tidak ada klausul untuk renegosiasi, ya kita harus hormati. Yang pasti ke depan untuk kontraknya jangan sampai ada lagi negara dirugikan," pungkasnya.
(maf)
