Tim Jokowi-JK Minta KPU Serius Tangani DPT
Jum'at, 13 Juni 2014 - 20:02 WIB
Tim Jokowi-JK Minta KPU Serius Tangani DPT
A
A
A
JAKARTA - Petugas Penghubung atau Liason Officer (LO) tim pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Sudiyatmiko Aribowo mengaku, menerima hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Namun, pria yang akrab disapa Miko itu, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan kesempatan kepada warga negara yang telah memiliki hak suaranya, bisa terdaftar sampai pemungutan suara nanti.
"Ini memang sepele, tapi jadi masalah ketika kemudian saat diketahui bahwa DPT tidak sesuai fakta yang ada," ujar Miko di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Menurut Miko, hal itu juga tak lepas dari rekomendasi yang sudah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahwa, kesempatan memeroleh hak pilih bisa didapatkan hingga titik akhir pencoblosan.
Miko melanjutkan, belajar dari pengalaman pemilu legislatif kemarin, menurutnya, banyak warga yang seharusnya mendapatkan hak pilihnya, tetapi justru tak mendapatkan itu.
Oleh sebab itu, KPU diminta mempermudah bagi warga yang benar-benar mendapatkan hak pilihnya. Dia mencontohkan, meskipun disediakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun ternyata masih banyak warga yang tak terdaftar.
"Meski bagaimanapun caranya di TPS diterima meskipun dengan KTP atau dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat. Itu saja," tambahnya.
Namun, pria yang akrab disapa Miko itu, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan kesempatan kepada warga negara yang telah memiliki hak suaranya, bisa terdaftar sampai pemungutan suara nanti.
"Ini memang sepele, tapi jadi masalah ketika kemudian saat diketahui bahwa DPT tidak sesuai fakta yang ada," ujar Miko di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Menurut Miko, hal itu juga tak lepas dari rekomendasi yang sudah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahwa, kesempatan memeroleh hak pilih bisa didapatkan hingga titik akhir pencoblosan.
Miko melanjutkan, belajar dari pengalaman pemilu legislatif kemarin, menurutnya, banyak warga yang seharusnya mendapatkan hak pilihnya, tetapi justru tak mendapatkan itu.
Oleh sebab itu, KPU diminta mempermudah bagi warga yang benar-benar mendapatkan hak pilihnya. Dia mencontohkan, meskipun disediakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun ternyata masih banyak warga yang tak terdaftar.
"Meski bagaimanapun caranya di TPS diterima meskipun dengan KTP atau dokumen yang lengkap dan memenuhi syarat. Itu saja," tambahnya.
(maf)
