Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Soal DPT Pilpres
Jum'at, 13 Juni 2014 - 18:50 WIB
Rekomendasi Bawaslu kepada KPU Soal DPT Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. Kendati begitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan KPU.
"Satu suara sangat menetukan keterpilihan seseorang menjadi RI 1 dan RI 2 (presiden dan wakil presiden). Kami berharap hasil rapat pleno menjadi awal dan akhir perbincangan DPT pilpres," ujar Ketua Bawaslu Muhammad saat membacakan rekomendasi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Muhammad menegaskan, kendati DPT telah disepakati kemudian ditetapkan secara bersama, tetapi tugas KPU belum dianggap selesai. Dia meminta KPU mengerahkan kekuatannya untuk mencermati kembali keberadaan DPT yang sudah ditetapkan tersebut.
"Kami harus hargai bahwa teman-teman KPU sudah melakukan prosedur secara tepat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi pasti masih ditemukan sejumlah masalah yang harus ditangani," ungkapnya.
Berikut sejumlah rekomendasi Bawaslu untuk KPU antara lain,
1. Pentingnya pengawas pemilu mendapatkan salinan DPT per TPS by name by adress agar tersusun data yang berakurasi tinggi.
2. Atas persoalan akurasi data, KPU harus dapat menjelaskan perubahan yang terjadi atas data pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), dan DPT terutama yang fluktuasi yang tidak istikamah
3. Regroruping, Bawalsu ingatkan tidak berdampak hilangnya data pemilih dan penurunnnya partisiapsi pemilih akibat aksesibilitas pemilih ke TPS.
4. Masih ditemukan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), fiktif, KPU dan jajarannya diberi tanda atau keterangan yang bersangkutan TMS. Ini sudah dilakukan di DPT pileg.
5. DPT yang ditetapkan KPU kabupaten/kota diumumkan secara luas dan masiv untuk dapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu atau ikut mengawsi jangan sampai ada mayat bisa ke TPS atau bayi bisa ke TPS
6. KPU diharapkan bisa sampaikan soft copy seluruh DPT nasional by name by adress agar Bawalsu bisa melakukan pencermatan dan pengamatan
7. Bawaslu akan mengawasi dan mencermati hingga pelaksanaan pilpres 9 juli.
8. Tim pasangan calon nomor 1 dan 2, Bawaslu mengharapkan kerja sama kepada kedua tim sukses untuk turut serta mengawasi pemutakhiran DPT demi terwujudnya pilpres bermartabat.
"Satu suara sangat menetukan keterpilihan seseorang menjadi RI 1 dan RI 2 (presiden dan wakil presiden). Kami berharap hasil rapat pleno menjadi awal dan akhir perbincangan DPT pilpres," ujar Ketua Bawaslu Muhammad saat membacakan rekomendasi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Muhammad menegaskan, kendati DPT telah disepakati kemudian ditetapkan secara bersama, tetapi tugas KPU belum dianggap selesai. Dia meminta KPU mengerahkan kekuatannya untuk mencermati kembali keberadaan DPT yang sudah ditetapkan tersebut.
"Kami harus hargai bahwa teman-teman KPU sudah melakukan prosedur secara tepat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi pasti masih ditemukan sejumlah masalah yang harus ditangani," ungkapnya.
Berikut sejumlah rekomendasi Bawaslu untuk KPU antara lain,
1. Pentingnya pengawas pemilu mendapatkan salinan DPT per TPS by name by adress agar tersusun data yang berakurasi tinggi.
2. Atas persoalan akurasi data, KPU harus dapat menjelaskan perubahan yang terjadi atas data pemilih, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), dan DPT terutama yang fluktuasi yang tidak istikamah
3. Regroruping, Bawalsu ingatkan tidak berdampak hilangnya data pemilih dan penurunnnya partisiapsi pemilih akibat aksesibilitas pemilih ke TPS.
4. Masih ditemukan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), fiktif, KPU dan jajarannya diberi tanda atau keterangan yang bersangkutan TMS. Ini sudah dilakukan di DPT pileg.
5. DPT yang ditetapkan KPU kabupaten/kota diumumkan secara luas dan masiv untuk dapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu atau ikut mengawsi jangan sampai ada mayat bisa ke TPS atau bayi bisa ke TPS
6. KPU diharapkan bisa sampaikan soft copy seluruh DPT nasional by name by adress agar Bawalsu bisa melakukan pencermatan dan pengamatan
7. Bawaslu akan mengawasi dan mencermati hingga pelaksanaan pilpres 9 juli.
8. Tim pasangan calon nomor 1 dan 2, Bawaslu mengharapkan kerja sama kepada kedua tim sukses untuk turut serta mengawasi pemutakhiran DPT demi terwujudnya pilpres bermartabat.
(dam)
