Surat Pemberhentian Prabowo Bernuansa Politis
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Ramadhan Pohan menilai beredarnya dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang disebut berisi surat pemberhentian Prabowo Subianto di media sosial bernuansa politis.
"Begini, kalau saya melihat persoalan ini soal politis daripada teknis," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Pria yang akrab disapa Rampo ini heran persoalan itu baru mencuat. Pasalnya, bukan pertama kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai calon kepala negara dan selalu lolos seleksi.
"Karena kalau soal teknis terkait ini sudah selesai. Ketika PDIP mengusung Mega-Prabowo pada Pemilu 2009, sejatinya sudah selesai," tegas Wasekjen Partai Demokrat ini.
Terkait dampak politik yang ditimbulkan akibat beredarnya dokumen itu di media sosial, politikus Partai Demokrat ini pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
"Ini untuk memperburuk, soal efektif atau tidak rakyat yang menentukan," pungkasnya.
"Begini, kalau saya melihat persoalan ini soal politis daripada teknis," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/6/2014).
Pria yang akrab disapa Rampo ini heran persoalan itu baru mencuat. Pasalnya, bukan pertama kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai calon kepala negara dan selalu lolos seleksi.
"Karena kalau soal teknis terkait ini sudah selesai. Ketika PDIP mengusung Mega-Prabowo pada Pemilu 2009, sejatinya sudah selesai," tegas Wasekjen Partai Demokrat ini.
Terkait dampak politik yang ditimbulkan akibat beredarnya dokumen itu di media sosial, politikus Partai Demokrat ini pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
"Ini untuk memperburuk, soal efektif atau tidak rakyat yang menentukan," pungkasnya.
(kri)