Soal Babinsa, Presiden Diminta Jamin Netralitas TNI

JAKARTA - Dugaan adanya aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI yang dikerahkan untuk mendukung capres-cawapres tertentu harus jadi momentum bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjamin netralitas lembaga TNI,

Menurut pengamat politik dari Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) Fadjroel Rachman, Presiden SBY adalah panglima tertinggi TNI dan harus melakukan sesuatu untuk mengingatkan soal netralitas TNI.

"Bersama jajaran petinggi TNI, SBY sebaiknya mengingatkan mereka netral terhadap siapapun. Artinya ditekankan bukan hanya yang berlatar belakang tentara yang berhak memimpin negeri ini, kalangan sipil juga berhak," kata Fadjroel di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Dia menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi pada kasus pengerahan Babinsa itu. Pertama, dilakukan terstruktur. Perintah datang dari komandan di atasnya. Babinsa dibawahi Komandan Koramil, yang di bawahi oleh Komandan Kodim, Korem, Kodam, Komandan TNI AD, hingga presiden sebagai panglima tertinggi.

"Kalau tak sporadis, jangan-jangan ini hanya ketahuan dua (kasus Babinsa), jangan-jangan ada juga di daerah lain dan banyak," kata dia.

Kemungkinan kedua, gerakan Babinsa itu sporadis dan dilakukan oleh oknum komandan tentara di lapangan yang mendapat order secara individual dari pendukung capres-cawapres tertentu. Bisa jadi perintah itu terpotong di tengah dari komandan setingkat yang menengah.