Mahasiswa Miris, Masyarakat Dijejali Segudang Kampanye Hitam

Kamis, 29 Mei 2014 - 22:18 WIB
Mahasiswa Miris, Masyarakat...
Mahasiswa Miris, Masyarakat Dijejali Segudang Kampanye Hitam
A A A
DEPOK - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dengan tegas menyatakan independensinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Para mahasiswa mengkritik proses pelaksanaan Pilpres malah diisi dengan berbagai banyak kampanye hitam (black campaign) kepada kedua pasang calon.

Ketua BEM Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI) Abdullah Izzudin mengatakan sebagai generasi muda yang paham atas kecanggihan teknologi, para mahasiswa selalu memantau perang kampanye hitam lewat sosial media. Hal itu justru membuat masyarakat semakin bingung dengan proses pendidikan politik di Indonesia.

"Kok di FB, kok di Twitter menjelekkan masing-masing calon. Yang diungkap aib-aibnya. Masyarakat kok dijejali black campaign setiap hari. Kita sebagai mahasiswa terdidik, mampu membersihkan yang kotor dengan intelektual kita, kami undang mereka datang ke kampus UI, sehingga bisa berikan yang fakta. Bukan akun bayaran, bukan framing media, kami orang terdidik. Ini momentum perubahan," tegasnya kepada wartawan, Kamis (29/5/2014).

Ketua BEM UI Ivan Riansa mengatakan Joko Widodo di mata mahasiswa adalah sosok yang rendah hati, dan merakyat. Sementara Prabowo Subianto adalah sosok yang tegas dengan latar belakang militer.

"Capres boleh saja sudah mulai menjelaskan siapa-siapa saja sosok yang akan mengisi kabinetnya nanti, harus miliki transparansi, agar bagi-bagi kuenya transparan. Jangan ada transaksi di belakang," tegas Ivan.

Ivan menegaskan sejumlah fungsionaris partai politik saat ini juga masih menjadi dosen di kampus UI. Namun mahasiswa menjamin bahwa dalam proses perkuliahan, mahasiswa tak didorong untuk menjadi partisan.

Sementara terkait kasus Reformasi 1998, mahasiswa tetap mendorong kasus tersebut diusut tuntas dan dibawa ke pengadilan.

"Soal HAM, kedepan siapapun yang terpilih, kami tetap dorong kasus HAM. Ini penting. Kami mendorong, siapapun. Kalau memang ternyata terbukti silakan selesaikan di pengadilan, ini negara hukum. Tetapi jika belum, memang belum bisa dijadikan tersangka," tandasnya.
(hyk)
Berita Terkait
Dosen Fisip Kalsel:...
Dosen Fisip Kalsel: Bahas Dana Alutsista 700 Triliun, Penampilan Anies Terkesan Cari Panggung
Sarat Indikasi Pelanggaran,...
Sarat Indikasi Pelanggaran, Aktivis Ciputat Kampanyekan Tagar Lawan Pemilu Curang
Gara-gara Covid-19,...
Gara-gara Covid-19, Pilpres Polandia Jadi 'Pilpres Hantu'
Jazz dan Pilpres
Jazz dan Pilpres
Gagahnya Ganjar-Mahfud...
Gagahnya Ganjar-Mahfud Kompak Pakai Jaket Bomber ala Pilot Top Gun
Potret Tiga Capres Ikuti...
Potret Tiga Capres Ikuti Debat Ketiga Pilpres 2024
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Kemenkes Imbau Masyarakat...
Kemenkes Imbau Masyarakat Waspada, Virus HMPV Merebak di China
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved