Chairul Tanjung Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Rabu, 28 Mei 2014 - 21:22 WIB
Chairul Tanjung Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengaku, belum melaporkan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). CT akan melaporkan hartanya setelah disusun secara detail oleh tim yang akan ditunjuk.
"Belum disampaikan laporannya, baru konsultasi setelah itu ada tim yang konsultasi untuk membuat laporan sedetail mungkin," kata Chairul Tanjung, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
CT merupakan pengganti dari Hatta Rajasa yang mundur karena maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Diakuinya, jabatan yang diembannya tak akan lama. Karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berahir. "Meski saya hanya lima bulan menjabat, tapi karena kewajiban hukum, tetap akan dilaksanakan," ucap CT.
Dia datang ke KPK berkoordinasi dengan KPK untuk kepentingan pencegahan korupsi. CT mengaku tidak ragu akan berkonsultasi dengan KPK jika diperlukan.
"Apabila diperlukan, akan mengundang KPK untuk rapat koordinasi, KPK bisa memberikan pandangan terkait pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi, agar keputusan yang terbaik," tegasnya.
"Belum disampaikan laporannya, baru konsultasi setelah itu ada tim yang konsultasi untuk membuat laporan sedetail mungkin," kata Chairul Tanjung, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/5/2014).
CT merupakan pengganti dari Hatta Rajasa yang mundur karena maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto, di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Diakuinya, jabatan yang diembannya tak akan lama. Karena pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berahir. "Meski saya hanya lima bulan menjabat, tapi karena kewajiban hukum, tetap akan dilaksanakan," ucap CT.
Dia datang ke KPK berkoordinasi dengan KPK untuk kepentingan pencegahan korupsi. CT mengaku tidak ragu akan berkonsultasi dengan KPK jika diperlukan.
"Apabila diperlukan, akan mengundang KPK untuk rapat koordinasi, KPK bisa memberikan pandangan terkait pencegahan timbulnya tindak pidana korupsi, agar keputusan yang terbaik," tegasnya.
(maf)
