Bawaslu Ingatkan KPU Soal Distribusi Logistik Pilpres
Selasa, 27 Mei 2014 - 22:16 WIB
Bawaslu Ingatkan KPU Soal Distribusi Logistik Pilpres
A
A
A
SUMATERA SELATAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Selatan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terlambat dalam mendistribusikan logistik.
Pimpinan Divisi Pengawasan, Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan mengatakan keterlambatan distribusi logistik karena tidak sesuai dengan tahapan yang dibuat.
“Apa yang terjadi di pemilu legislatif lalu, jangan sampai terulang pada pilpres. Hal ini menunjukkan keprofesionalan dan kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan tugas,” ujar Kurniawan, Selasa (27/5/2014).
Menurut dia, keterlambatan dan tertukarnya surat suara jangan sampai terjadi. “Kalau semua dilakukan mengejar target karena batas waktu yang kurang, tentu hasilnya walaupun selesai tetap saja akan ada kesalahan yang seharusnya tidak terjadi,” jelasnya.
Kurniawan mengatakan pada saat rapat koordinasi bersama KPU Sumsel, semua akan dibahas agar menjadi jelas. Jika terdapat kendala, maka dapat segara diselesaikan. “Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.
Komisioner Divisi Perencanaan Anggaran dan Keuangan KPU Sumsel, Heni Susantih menyampaikan pada pengadaan pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang. KPU mengambil alih pengadaan C1 hologram.
“Kalau pileg lalu, pengadaan formulir C1 diserahkan ke kita. Hologramnya dari pusat. Untuk pilpres ini kebijakan berubah, semua diambil alih pusat. Hologram per tempel C1,” ujarnya.
Pimpinan Divisi Pengawasan, Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan mengatakan keterlambatan distribusi logistik karena tidak sesuai dengan tahapan yang dibuat.
“Apa yang terjadi di pemilu legislatif lalu, jangan sampai terulang pada pilpres. Hal ini menunjukkan keprofesionalan dan kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan tugas,” ujar Kurniawan, Selasa (27/5/2014).
Menurut dia, keterlambatan dan tertukarnya surat suara jangan sampai terjadi. “Kalau semua dilakukan mengejar target karena batas waktu yang kurang, tentu hasilnya walaupun selesai tetap saja akan ada kesalahan yang seharusnya tidak terjadi,” jelasnya.
Kurniawan mengatakan pada saat rapat koordinasi bersama KPU Sumsel, semua akan dibahas agar menjadi jelas. Jika terdapat kendala, maka dapat segara diselesaikan. “Semua harus disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.
Komisioner Divisi Perencanaan Anggaran dan Keuangan KPU Sumsel, Heni Susantih menyampaikan pada pengadaan pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang. KPU mengambil alih pengadaan C1 hologram.
“Kalau pileg lalu, pengadaan formulir C1 diserahkan ke kita. Hologramnya dari pusat. Untuk pilpres ini kebijakan berubah, semua diambil alih pusat. Hologram per tempel C1,” ujarnya.
(dam)
