Merasa Tidak Diperhatikan, Pegawai Honorer Ancam Golput
Senin, 26 Mei 2014 - 20:45 WIB
Merasa Tidak Diperhatikan, Pegawai Honorer Ancam Golput
A
A
A
BANTEN - Ribuan pegawai honorer di Provinsi Banten mengancam tidak akan menggunakan hak pilih atau golput pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nanti.
Pegawai honorer kecewa karena merasa pemerintah tidak memperhatikan status dan gaji mereka. "Tenaga honor di Banten 30 ribu orang. Kalau pemerintah tidak memenuhi tuntutan kami, kami akan boikot pilpres nanti dan tidak akan memilih siapapun calon presidennya, " ujar Ketua Koordinator Wilayah Banten Martin Al Kosim kepada Sindonews ketika melakukan aksi di depan Gedung DPRD Banten, Senin (26/5/2014).
Mereka juga mempertanyakan gaji yang besarannya jauh di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK). "Kami hanya digaji Rp150 ribu per bulan. Mana cukup untuk hidup. Itu pun dibayar per tiga bulan sekali," ujarnya.
Martin merasa heran dengan APBD Provinsi Banten yang mencapai Rp90 triliun, namun pemerintah tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai honorer.
Dalam aksinya, mereka meminta bertemu dengan Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno. "Kami tunggu sampai Gubernur mau menemui kami. Kalau perlu kami tidur di sini," katanya.
Tidak hanya mengancam golput, para tenaga honorer juga menyatakan akan memboikot pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Nasib kami tidak pernah diperhatikan. Sementara orang yang baru tidak berjuang malah diangkat PNS," cetusnya
Pegawai honorer kecewa karena merasa pemerintah tidak memperhatikan status dan gaji mereka. "Tenaga honor di Banten 30 ribu orang. Kalau pemerintah tidak memenuhi tuntutan kami, kami akan boikot pilpres nanti dan tidak akan memilih siapapun calon presidennya, " ujar Ketua Koordinator Wilayah Banten Martin Al Kosim kepada Sindonews ketika melakukan aksi di depan Gedung DPRD Banten, Senin (26/5/2014).
Mereka juga mempertanyakan gaji yang besarannya jauh di bawah upah minimum kota/kabupaten (UMK). "Kami hanya digaji Rp150 ribu per bulan. Mana cukup untuk hidup. Itu pun dibayar per tiga bulan sekali," ujarnya.
Martin merasa heran dengan APBD Provinsi Banten yang mencapai Rp90 triliun, namun pemerintah tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai honorer.
Dalam aksinya, mereka meminta bertemu dengan Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno. "Kami tunggu sampai Gubernur mau menemui kami. Kalau perlu kami tidur di sini," katanya.
Tidak hanya mengancam golput, para tenaga honorer juga menyatakan akan memboikot pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Nasib kami tidak pernah diperhatikan. Sementara orang yang baru tidak berjuang malah diangkat PNS," cetusnya
(dam)
