Prabowo-Hatta Tawarkan Renegosiasi Ulang Kekayaan Alam
Sabtu, 24 Mei 2014 - 10:49 WIB
Prabowo-Hatta Tawarkan Renegosiasi Ulang Kekayaan Alam
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menawarkan ide kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dimana, sumber daya alam atau kekayaan alam yang mayoritas dikuasai asing harus dilakukan renegosiasi ulang.
"Kita akan lakukan renegosiasi ulang sumber daya alam seperti tambang, batubara dan lain-lain untuk kepentingan bersama," kata Ketua DPP PAN Laurens Bahang Dama saat diskusi Polemik Sindo, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2014).
Di samping itu, lanjutnya, konsep Prabowo-Hatta menginginkan sistem ekonomi yang lebih menjamin. Salah satunya dengan memberikan keleluasan kepada pengusahan kecil mikro (UKM) dan koperasi. Pasalnya, sektor tersebut lebih besar dibanding pengusaha besar yang hanya mencapai sekira 22 persen.
"Kita berikan dana bergulir kepada pelaku usaha kecil juga koperasi. Fokus Prabowo-Hatta akan mementingkan optimalisasi di sektor usaha kerakyatan itu," ujarnya.
Sebelum mengarah ke sana, tambah Laurens, tugas pemerintahan baru adalah mempercepat sektor infrastruktur. Prabowo-Hatta menginginkan proses distribusi barang dan jasa antar provinsi tidak lagi tersendat lantaran infrastruktur yang ada sekarang kurang mendukung.
"Nah pemerintah nanti akan mempercepat distribusi barang agar mempercepat arus barang dan jasa. Termasuk kita akan membangun rumah untuk rakyat," tutupnya Timses Prabowo-Hatta ini.
"Kita akan lakukan renegosiasi ulang sumber daya alam seperti tambang, batubara dan lain-lain untuk kepentingan bersama," kata Ketua DPP PAN Laurens Bahang Dama saat diskusi Polemik Sindo, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2014).
Di samping itu, lanjutnya, konsep Prabowo-Hatta menginginkan sistem ekonomi yang lebih menjamin. Salah satunya dengan memberikan keleluasan kepada pengusahan kecil mikro (UKM) dan koperasi. Pasalnya, sektor tersebut lebih besar dibanding pengusaha besar yang hanya mencapai sekira 22 persen.
"Kita berikan dana bergulir kepada pelaku usaha kecil juga koperasi. Fokus Prabowo-Hatta akan mementingkan optimalisasi di sektor usaha kerakyatan itu," ujarnya.
Sebelum mengarah ke sana, tambah Laurens, tugas pemerintahan baru adalah mempercepat sektor infrastruktur. Prabowo-Hatta menginginkan proses distribusi barang dan jasa antar provinsi tidak lagi tersendat lantaran infrastruktur yang ada sekarang kurang mendukung.
"Nah pemerintah nanti akan mempercepat distribusi barang agar mempercepat arus barang dan jasa. Termasuk kita akan membangun rumah untuk rakyat," tutupnya Timses Prabowo-Hatta ini.
(kri)
