KPK tegaskan usut tuntas kasus korupsi izin Bopuncur
Rabu, 14 Mei 2014 - 00:38 WIB
KPK tegaskan usut tuntas kasus korupsi izin Bopuncur
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan membongkar secara tuntas kasus dugaan suap terkait perizinan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur), Jawa Barat yang melibatkan Bupati Bogor Rachmat Yasin.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus Bupati Bogor. "Bupati Bogor kan sudah tersangka, biasanya akan selalu berdampak. Akan ada yang lain biasanya, kami bongkar semua," kata Adnan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Selasa 13 Mei 2014.
Dia mengatakan, ada dua hal yang menggoda kepala daerah untuk melakukan korupsi, yakni keuangan negara dan perizinan. Dalam kasus Bupati Bogor, Adnan menegaskan tidak menutup kemungkinan penanganan kasus ini akan diarahkan pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kedua hal itu godaan banyak dimana - mana daerah. Kasus Bupati Bogor sudah dipantau paling lama 1 tahun terakhir. Kami terima kasih kepada masyarakat yang laporkan. TPPU? Kami lihat alirannya, pada dasarnya semua akan ke sana," tegasnya.
Dia menambahkan kebutuhan finansial yang besar membuat pejabat publik melakukan korupsi. "Mungkin karena kebutuhan begitu besar, kebutuhan finansial besar, banyak hal, mengabaikan nurani dan integritas," katanya.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus Bupati Bogor. "Bupati Bogor kan sudah tersangka, biasanya akan selalu berdampak. Akan ada yang lain biasanya, kami bongkar semua," kata Adnan di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Selasa 13 Mei 2014.
Dia mengatakan, ada dua hal yang menggoda kepala daerah untuk melakukan korupsi, yakni keuangan negara dan perizinan. Dalam kasus Bupati Bogor, Adnan menegaskan tidak menutup kemungkinan penanganan kasus ini akan diarahkan pada tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kedua hal itu godaan banyak dimana - mana daerah. Kasus Bupati Bogor sudah dipantau paling lama 1 tahun terakhir. Kami terima kasih kepada masyarakat yang laporkan. TPPU? Kami lihat alirannya, pada dasarnya semua akan ke sana," tegasnya.
Dia menambahkan kebutuhan finansial yang besar membuat pejabat publik melakukan korupsi. "Mungkin karena kebutuhan begitu besar, kebutuhan finansial besar, banyak hal, mengabaikan nurani dan integritas," katanya.
(dam)
