Pemilu 2014 dianggap paling menjijikkan
Senin, 05 Mei 2014 - 17:16 WIB
Pemilu 2014 dianggap paling menjijikkan
A
A
A
Sindonews.com - Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2014 menuai banyak masalah, mulai dari kecurangan kertas suara hingga politik uang. Bahkan, Pemilu 2014 disebut paling brutal dan menjijikkan.
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, sudah mendatangi berbagai daerah pemilihan (dapil) dan mewawancarai puluhan calon anggota legislatif (caleg), umumnya mereka melakukan politik uang.
"Wawancara caleg baru ataupun petahana, ada 60 caleg. Semua mengakui adanya money politics," ungkap Burhanudin saat ditemui di Gedung MPR, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Burhanudin pun menanyakan, mengapa hal tersebut tak bisa dideteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, secara empiris sistem proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia justru membuka peluang politik uang.
"Tapi, poin saya, secara empirik sistem proporsional terbuka memberi insentif poin kecurangan lebih banyak dibanding yang tertutup," tegasnya.
Burhanudin menambahkan, dalam sistem kelembagaan politik di mana satu dapil memiliki banyak kursi, membuat peluang politik uang semakin besar. Sebab, ada partai yang mengharapkan kursi sisa di dapil tersebut dengan cara memberi sejumlah uang ke dapil yang memiliki banyak kursi.
"Ada sinyalemen, ada tiga partai melakukan politik uang termasuk di dapil gemuk. Di Dapil Jawa itu gemuk-gemuk. Dalam sistem politik dimana konstituen yang diperebutkan lebih kecil, maka politik uang lebih besar. Kalau elektoritnya kecil, jual beli suara lebih besar," paparnya.
Dia menambahkan, banyak sekali pemilih yang mau mengakui dirinya menerima uang dari para caleg. "Hampir sepertiga pemilih yang mengaku, apalagi yang tidak ngaku. Dulu delapan persen yang mengaku, sekarang 28 persen. Mereka terbanyak menerima duit dari caleg DPRD, kedua di pemilihan DPR RI, kemudian DPRD provinsi," tuntasnya.
Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, sudah mendatangi berbagai daerah pemilihan (dapil) dan mewawancarai puluhan calon anggota legislatif (caleg), umumnya mereka melakukan politik uang.
"Wawancara caleg baru ataupun petahana, ada 60 caleg. Semua mengakui adanya money politics," ungkap Burhanudin saat ditemui di Gedung MPR, Jakarta, Senin (5/5/2014).
Burhanudin pun menanyakan, mengapa hal tersebut tak bisa dideteksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, secara empiris sistem proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia justru membuka peluang politik uang.
"Tapi, poin saya, secara empirik sistem proporsional terbuka memberi insentif poin kecurangan lebih banyak dibanding yang tertutup," tegasnya.
Burhanudin menambahkan, dalam sistem kelembagaan politik di mana satu dapil memiliki banyak kursi, membuat peluang politik uang semakin besar. Sebab, ada partai yang mengharapkan kursi sisa di dapil tersebut dengan cara memberi sejumlah uang ke dapil yang memiliki banyak kursi.
"Ada sinyalemen, ada tiga partai melakukan politik uang termasuk di dapil gemuk. Di Dapil Jawa itu gemuk-gemuk. Dalam sistem politik dimana konstituen yang diperebutkan lebih kecil, maka politik uang lebih besar. Kalau elektoritnya kecil, jual beli suara lebih besar," paparnya.
Dia menambahkan, banyak sekali pemilih yang mau mengakui dirinya menerima uang dari para caleg. "Hampir sepertiga pemilih yang mengaku, apalagi yang tidak ngaku. Dulu delapan persen yang mengaku, sekarang 28 persen. Mereka terbanyak menerima duit dari caleg DPRD, kedua di pemilihan DPR RI, kemudian DPRD provinsi," tuntasnya.
(kri)
