Mendagri usulkan Pilbup langsung dihapuskan
Jum'at, 25 April 2014 - 02:30 WIB
Mendagri usulkan Pilbup langsung dihapuskan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengusulkan agar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tingkat kabupaten/kota menjadi tidak langsung. Lantaran, maraknya konflik sosial yang terjadi akibat penyelenggaraan pemilukada yang memilih seorang bupati atau wali kota tersebut.
Dia menambahkan, penghentian pemilukada langsung bukan berarti penghentian pemilukada di daerah. Sehingga, merubah pemilukada langsung menjadi pemilukada tidak langsung.
"Itu usulan dari revisi Undang-undang (UU) 32 Tahun 2004 yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Tapi Gubernur tetap kita ajukan dipilih langsung, kecuali kabupaten/kota," jelas Gamawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Gamawan mencatat, selama menggelar pemilukada langsung kabupaten/kota sudah ada 70 orang meninggal dunia. "Kemudian, sejumlah gedung pemerintah rusak, terus rusaknya sistem kekerabatan di beberapa daerah antar suku dan sebagainya," tegasnya.
Oleh karena itu, Gamawan menawarkan ke DPR agar pemilukada di kabupaten/kota itu tidak dipilih secara langsung, melaikan melalui DPRD. "Tapi, kalau gubernur karena tidak ada konflik tetap langsung," pungkasnya.
Dia menambahkan, penghentian pemilukada langsung bukan berarti penghentian pemilukada di daerah. Sehingga, merubah pemilukada langsung menjadi pemilukada tidak langsung.
"Itu usulan dari revisi Undang-undang (UU) 32 Tahun 2004 yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Tapi Gubernur tetap kita ajukan dipilih langsung, kecuali kabupaten/kota," jelas Gamawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Gamawan mencatat, selama menggelar pemilukada langsung kabupaten/kota sudah ada 70 orang meninggal dunia. "Kemudian, sejumlah gedung pemerintah rusak, terus rusaknya sistem kekerabatan di beberapa daerah antar suku dan sebagainya," tegasnya.
Oleh karena itu, Gamawan menawarkan ke DPR agar pemilukada di kabupaten/kota itu tidak dipilih secara langsung, melaikan melalui DPRD. "Tapi, kalau gubernur karena tidak ada konflik tetap langsung," pungkasnya.
(kri)
